JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan fiskal serta pembangunan daerah.
Menurut Bobby, pemerintah kabupaten merupakan tulang punggung pelayanan publik sehingga koordinasi antarpemerintahan perlu terus diperkuat agar kebijakan pembangunan dan penganggaran berjalan lebih selaras.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam.
Baca Juga:Bobby mendorong APKASI tidak hanya menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten.
"Rekomendasi langsung ke kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara provinsi dan kabupaten," ujar Bobby.
Usulkan Skema Pajak Kendaraan Lebih Proporsional
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga mengusulkan agar skema pajak kendaraan bermotor tidak diterapkan secara seragam di seluruh daerah.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik