JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan opini WTP yang ke-12 secara berturut-turut tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (25/6/2026).
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sumut.
Baca Juga:Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme.
Menurut Bobby, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, DPRD, dan BPK dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik dan akuntabel.
"Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujar Bobby.
Meski berhasil mempertahankan opini WTP, Bobby menegaskan masih terdapat sejumlah aspek dalam tata kelola keuangan daerah yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus melakukan pembenahan internal sekaligus membuka ruang bagi masukan dari BPK RI maupun DPRD Sumut.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik