JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui kolaborasi strategis dengan Rumah Sakit (RS) An-Nisa. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan modern dan bertaraf internasional yang dapat diakses seluruh masyarakat, termasuk peserta BPJS Kesehatan.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima jajaran Direksi PT An-Nisa Utama, Direksi RS Haji Medan, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), PT Bank Sumut, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (21/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumut dan RS An-Nisa membahas kolaborasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan serta rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
Baca Juga:"Kesehatan adalah salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami menargetkan seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC)," kata Bobby Nasution.
Menurut Bobby, program Universal Health Coverage (UHC) semula ditargetkan terealisasi dalam dua tahun masa kepemimpinannya. Namun, capaian tersebut berhasil diwujudkan lebih cepat sehingga masyarakat kini dapat memanfaatkan layanan UHC di seluruh rumah sakit di Sumatera Utara.
Meski demikian, Pemprov Sumut masih menerima berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai belum sepenuhnya nyaman dan optimal. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih modern dengan standar pelayanan internasional.
"Kami ingin masyarakat Sumatera Utara, termasuk peserta BPJS Kesehatan, dapat menikmati pelayanan rumah sakit yang berkualitas dan berstandar internasional," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
