DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan kerja masa reses Komisi VIII DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (23/4/2026). Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pembangunan daerah, khususnya di bidang layanan sosial, keagamaan, penanggulangan bencana, serta perlindungan perempuan dan anak.
Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 itu menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menyelaraskan kebijakan serta memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Kami berharap kunjungan kerja ini menjadi ruang dialog yang sangat strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan kebijakan, serta memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Surya.
Baca Juga:Dalam pertemuan tersebut, Surya memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi VIII DPR RI. Salah satunya adalah penguatan kehidupan keagamaan yang harmonis dan inklusif di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara.
Menurutnya, Pemprov Sumut terus berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan lembaga pendidikan keagamaan serta dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.
Pada sektor pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi Islam, pemerintah daerah mendorong lahirnya lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga kompetensi profesional dan kemampuan bersaing di tingkat nasional maupun global.
Selain itu, Surya menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemprov Sumut terus berkoordinasi dengan kementerian, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai pihak terkait guna memastikan pelayanan kepada calon jemaah berjalan optimal sejak tahap persiapan, keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke tanah air.
Di bidang sosial, pemerintah daerah terus menyalurkan berbagai program bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, menurut Surya, kebijakan bantuan sosial tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, melainkan juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
"Untuk bidang sosial, Pemprov Sumut juga menyalurkan bantuan sosial yang terus dievaluasi agar tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong kemandirian dan memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan," katanya.
Perlindungan perempuan dan anak juga menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pemprov Sumut terus memperkuat langkah pencegahan, penanganan kasus, serta pemulihan korban kekerasan melalui peningkatan layanan dan akses pelaporan yang lebih mudah bagi masyarakat.
Sementara itu, pada sektor kebencanaan, Sumatera Utara saat ini fokus pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah juga memperkuat upaya mitigasi melalui edukasi kebencanaan dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Anshory Siregar menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya DPR RI untuk menyerap aspirasi daerah secara langsung sekaligus memantau pelaksanaan berbagai program pemerintah.
"Pada kunjungan kerja ini kami dapat melihat secara langsung kondisi dan berbagai persoalan di daerah. Hal ini juga mempermudah dan mempercepat respons serta menghadirkan solusi cepat atas masalah yang ditemukan," ujar Anshory.
Ia menjelaskan, pada masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Komisi VIII DPR RI dibagi menjadi tiga tim yang bertugas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik