JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi secara resmi melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Lapas Bagansiapiapi.
Penandatanganan komitmen bersama tersebut dilaksanakan di Lapangan Lapas Bagansiapiapi dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta seluruh petugas. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk keseriusan jajaran Lapas Bagansiapiapi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui penandatanganan ini, seluruh petugas menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan Zona Integritas secara menyeluruh. Upaya tersebut diarahkan pada pencegahan praktik korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan.
Baca Juga:Kepala Lapas Bagansiapiapi menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas atau kegiatan seremonial semata. Menurutnya, komitmen yang telah ditandatangani harus diwujudkan dalam bentuk nyata melalui sikap, perilaku, dan kinerja petugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
"Komitmen ini bukan hanya di atas kertas. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh petugas," tegasnya.
Lebih lanjut, Kalapas menekankan bahwa salah satu poin utama dalam pembangunan Zona Integritas adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh petugas untuk menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama, dengan tetap berpedoman pada aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
"Poin pentingnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Berikan pelayanan terbaik dan utamakan pelayanan terlebih dahulu," ujar Kalapas menutup amanatnya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik