Komisi III Akan Terus Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menerima kunjungan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Senin (26/1/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka verifikasi jaminan produk halal terhadap unit kegiatan kerja warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang beroperasi di dalam lapas.
Verifikasi tersebut difokuskan pada dua unit produksi unggulan, yakni Rowbin Bakery dan Rowbin Coffee, yang selama ini menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Tim verifikator bersama Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi melakukan peninjauan langsung ke lokasi produksi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar kebersihan, keamanan pangan, dan ketentuan kehalalan produk.
Di unit Rowbin Bakery, tim BPJPH dan Dinas Koperasi UMKM memeriksa secara rinci bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan roti. Selain itu, aspek kebersihan dapur produksi, peralatan kerja, serta higienitas warga binaan yang terlibat langsung dalam proses produksi turut menjadi perhatian utama. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan produksi memenuhi standar yang ditetapkan dalam sistem jaminan produk halal.
Sementara itu, di unit Rowbin Coffee, tim verifikator melakukan pengecekan terhadap bahan bubuk (powder) yang digunakan untuk pembuatan minuman. Pemeriksaan mencakup kejelasan komposisi bahan, asal produk, serta masa kedaluwarsa guna memastikan bahan yang digunakan aman dan layak konsumsi. Tim juga menilai prosedur penyimpanan bahan baku agar tidak terjadi kontaminasi silang yang dapat memengaruhi status kehalalan produk.
Mewakili Kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Mismin Handoko, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan verifikasi tersebut. Menurutnya, proses ini menjadi bagian penting dari komitmen lapas dalam menjaga mutu produk hasil karya warga binaan.
"Kami berkomitmen memastikan seluruh produk yang dihasilkan warga binaan, baik dari Rowbin Bakery maupun Rowbin Coffee, memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kehalalan. Hal ini juga merupakan upaya kami untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pembinaan yang dihasilkan di dalam lapas," ujar Mismin.
Ia menambahkan, verifikasi dari BPJPH diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas produksi sekaligus memberikan nilai tambah bagi produk hasil pembinaan. Dengan adanya jaminan halal, produk warga binaan diharapkan memiliki daya saing lebih baik di pasar dan mampu membuka peluang usaha setelah warga binaan selesai menjalani masa pidana.
Kegiatan ini juga sejalan dengan program pembinaan kemandirian yang digalakkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang menitikberatkan pada pemberdayaan warga binaan melalui pelatihan keterampilan produktif. Ke depan, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berkomitmen untuk terus meningkatkan standar produksi dan memperluas kerja sama dengan instansi terkait guna mendukung keberlanjutan program tersebut.(jn/**)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik