Secara jangka panjang, Ombudsman mencatat tren peningkatan laporan sejak 2020 hingga 2025, dengan rata-rata kenaikan 73 laporan setiap tahun. Tren ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan maladministrasi secara sistematis.
Ombudsman Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian laporan dengan mengedepankan keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Saran perbaikan rutin diberikan kepada instansi terlapor sebagai langkah pembenahan berkelanjutan.
Ke depan, Ombudsman berharap adanya komitmen kuat dari pimpinan instansi pelayanan publik untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Dengan dukungan masyarakat yang aktif dan responsivitas penyelenggara layanan, kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara diharapkan dapat semakin meningkat.
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Ke
Hukum
Pelarian Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas Bank BNI Unit Aek Nabara, Cabang Rantauprapat, yang diduga menggelapkan dana jemaat gerej
Peristiwa