JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya meningkatkan layanan publik dan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini disebut sebagai strategi penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membacakan Nota Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Rabu (24/9/2025). Surya hadir bersama Sekdaprov Togap Simangunsong.
Menurut Surya, fokus perubahan APBD diarahkan pada perbaikan tata kelola BUMD agar tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga hadir memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. "BUMD harus bertransformasi. Tidak cukup berorientasi pada profit, tetapi juga menjadi instrumen pelayanan publik," tegasnya.
Baca Juga:
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penerapan standar pelayanan minimal akan menjadi arah kebijakan utama pemerintah daerah dalam mendorong kinerja BUMD.
Di sisi lain, isu reforma agraria turut menjadi perhatian. Pemprov menekankan pentingnya sertifikasi tanah pertanian, terutama bagi lahan masyarakat yang belum memiliki dokumen legal. Surya menjelaskan, inventarisasi telah dilakukan BPKH dan akan diproses sesuai PP Nomor 24 Tahun 2021. "BPN diharapkan bisa memberikan hak kepemilikan kepada rakyat melalui SK Biru, khususnya bagi lahan eks HGU di kawasan hutan," katanya.
Pemprov juga sejalan dengan DPRD mengenai prioritas pelepasan HGU untuk masyarakat kecil yang belum memiliki lahan, sehingga pemanfaatannya bisa langsung dirasakan rakyat.
Selain itu, Surya menyoroti pencapaian Sumut dalam program Universal Health Coverage (UHC). Ia menyampaikan, status "Prioritas" akan resmi diluncurkan akhir bulan ini, sehingga seluruh penduduk Sumut bisa menikmati layanan berobat gratis melalui Probis yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Terkait pelayanan dasar, Surya menyinggung keluhan warga soal layanan air bersih dari Perumda Tirtanadi. Menurutnya, perusahaan daerah tersebut tengah melakukan pemerataan tekanan air, pemeliharaan pompa, serta rehabilitasi pipa di wilayah padat penduduk guna memastikan distribusi air bersih berjalan lancar.
Rapat paripurna DPRD Sumut akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi sebelum Perubahan APBD 2025 disahkan menjadi peraturan daerah.(jns)
Baca Juga:
Bobby Nasution bersama Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengikuti kegiatan penanaman sejuta pohon
Daerah
Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkap empat permasalahan utama yang masih menghambat penanganan bencana
Politik
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai kehadiran langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquoti di l
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo
Daerah
Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan menuai
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjadikan sektor pendidikan seba
Daerah
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) yakni hunian layak sementara
Ekonomi
Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik di Sumatera Utara terus meningkat. Hal ini tercermin dari data Ombudsman
Daerah
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana transportasi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun
Daerah
akil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti secara serius hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis oleh Kementeri
Politik