JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya meningkatkan layanan publik dan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini disebut sebagai strategi penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membacakan Nota Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Rabu (24/9/2025). Surya hadir bersama Sekdaprov Togap Simangunsong.
Menurut Surya, fokus perubahan APBD diarahkan pada perbaikan tata kelola BUMD agar tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga hadir memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. "BUMD harus bertransformasi. Tidak cukup berorientasi pada profit, tetapi juga menjadi instrumen pelayanan publik," tegasnya.
Baca Juga:
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penerapan standar pelayanan minimal akan menjadi arah kebijakan utama pemerintah daerah dalam mendorong kinerja BUMD.
Di sisi lain, isu reforma agraria turut menjadi perhatian. Pemprov menekankan pentingnya sertifikasi tanah pertanian, terutama bagi lahan masyarakat yang belum memiliki dokumen legal. Surya menjelaskan, inventarisasi telah dilakukan BPKH dan akan diproses sesuai PP Nomor 24 Tahun 2021. "BPN diharapkan bisa memberikan hak kepemilikan kepada rakyat melalui SK Biru, khususnya bagi lahan eks HGU di kawasan hutan," katanya.
Pemprov juga sejalan dengan DPRD mengenai prioritas pelepasan HGU untuk masyarakat kecil yang belum memiliki lahan, sehingga pemanfaatannya bisa langsung dirasakan rakyat.
Selain itu, Surya menyoroti pencapaian Sumut dalam program Universal Health Coverage (UHC). Ia menyampaikan, status "Prioritas" akan resmi diluncurkan akhir bulan ini, sehingga seluruh penduduk Sumut bisa menikmati layanan berobat gratis melalui Probis yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Terkait pelayanan dasar, Surya menyinggung keluhan warga soal layanan air bersih dari Perumda Tirtanadi. Menurutnya, perusahaan daerah tersebut tengah melakukan pemerataan tekanan air, pemeliharaan pompa, serta rehabilitasi pipa di wilayah padat penduduk guna memastikan distribusi air bersih berjalan lancar.
Rapat paripurna DPRD Sumut akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi sebelum Perubahan APBD 2025 disahkan menjadi peraturan daerah.(jns)
Baca Juga:
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Ke
Hukum
Pelarian Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas Bank BNI Unit Aek Nabara, Cabang Rantauprapat, yang diduga menggelapkan dana jemaat gerej
Peristiwa