JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) menertibkan angkutan travel yang beroperasi di sepanjang Jalan Sisingamangaraja (SM Raja) dan Jalan Jamin Ginting, Medan, Kamis (21/8/2025). Penertiban dilakukan karena keberadaan angkutan tersebut dinilai melanggar ketenteraman dan ketertiban umum.
Kasatpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, memimpin langsung penertiban ini. Ia menegaskan kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Sumut Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
"Sesuai arahan Gubernur Sumut, hari ini kita melaksanakan penertiban dan imbauan kepada jasa transportasi di Jalan SM Raja dan Jamin Ginting," ujar Moettaqien.
Baca Juga:Menurutnya, langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kemacetan akibat penggunaan bahu jalan oleh angkutan travel. "Penertiban ini untuk mengingatkan pengusaha travel agar menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal masing-masing, bukan di bahu jalan," katanya.
Moettaqien menambahkan, kegiatan serupa akan digelar rutin tiga kali seminggu oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Sumut, Dishub Sumut, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Kementerian Perhubungan. "Jika imbauan ini tidak diindahkan, kami akan menindak tegas. Paling tidak izin trayek akan dicabut," tegasnya.
Penertiban dimulai sejak pagi dengan menyisir Jalan SM Raja. Petugas menertibkan kendaraan travel yang parkir sembarangan di bahu jalan, sekaligus mengingatkan pengusaha untuk tidak mengangkut maupun menurunkan penumpang di lokasi terlarang.
Selain itu, petugas juga menertibkan angkutan travel ilegal yang tidak memiliki izin resmi dengan mencabut umbul-umbul dan spanduk promosi yang dipasang di sepanjang jalan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi