JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Pusat menargetkan seluruh daerah di Indonesia membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) paling lambat akhir September 2025. Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini tengah mempercepat pembentukan TTIS di 24 kabupaten/kota, meski menghadapi kendala minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi di bidang persandian dan keamanan informasi.
"SDM kita sangat minim. Untuk ASN di bidang Persandian dan Keamanan Informasi hanya ada 10 orang yang meng-cover 33 kabupaten/kota. Belum ada juga pejabat fungsional sandi. Kondisi ini bukan hanya di provinsi, tetapi juga rata-rata di daerah di Sumut," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan dan Penguatan TTIS di Medan, Kamis (21/8/2025).
Erwin menjelaskan, selain keterbatasan SDM, tantangan lain adalah kelembagaan persandian yang baru terbentuk sejak 2023, sarana prasarana yang belum memadai, serta alokasi anggaran yang minim. Meski demikian, Pemprov Sumut menargetkan seluruh daerah sudah memiliki TTIS pada awal September 2025.
Baca Juga:"Saat ini, 24 kabupaten/kota sedang berproses membentuk TTIS. SK-nya masih menunggu eksaminasi Biro Hukum Setdaprovsu. Harapannya akhir Agustus atau awal September sudah rampung," jelasnya.
Adapun 24 daerah yang masih berproses antara lain Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Gunungsitoli, dan Sibolga.
Sementara itu, Kota Medan dan Kabupaten Nias sudah memiliki TTIS yang berjalan. Selain itu, tujuh daerah lain—Deliserdang, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padangsidimpuan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, dan Tanjungbalai—bersama Pemprov Sumut telah lebih dulu membentuk TTIS.
Diskominfo Sumut sebelumnya juga telah mengeluarkan surat koordinasi, mengundang asistensi percepatan, serta menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BSSN terkait pembentukan TTIS. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara intens melalui narahubung di tiap daerah.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik