Pramono Anung Tegaskan Penunjukan Direksi BUMD Bebas Titipan

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme dalam proses penunjukan jajaran direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menekankan bahwa seluruh keputusan dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi.

"Itu sudah saya buktikan saat menunjuk jajaran direksi Bank Jakarta. Mereka adalah orang-orang profesional di bidangnya," ujar Pramono di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas kritik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menyoroti banyaknya BUMD di Indonesia merugi akibat direksi diisi oleh "orang titipan" atau pihak yang tidak kompeten.

Baca Juga:

• Gubernur Akui Layanan Air Bersih di Jakarta Belum Merata

"Mudah-mudahan Pak Mendagri sering-sering menyampaikan hal seperti itu. Supaya saya bisa mengelola Jakarta tanpa adanya titipan," tambah Pramono.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen direksi, khususnya di Bank Jakarta, dilakukan secara tertutup dari segala bentuk intervensi atau kepentingan pribadi pihak luar. Menurutnya, hal ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov DKI menjunjung tinggi prinsip meritokrasi dalam pengelolaan BUMD.

"Saya tidak membuka ruang untuk titipan siapa pun dalam penunjukan direksi. Karena yang menjalankan operasional perusahaan adalah mereka," jelas Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan perbedaan peran antara jajaran direksi dan komisaris dalam struktur BUMD. Direksi bertanggung jawab atas operasional dan pengambilan keputusan strategis perusahaan, sementara komisaris berperan dalam fungsi pengawasan.

"Komisaris itu tugasnya mengawasi. Tapi yang menjalankan operasional adalah direksi. Jadi yang terpenting, posisi strategis itu harus diisi oleh orang yang benar-benar kompeten," tegasnya.

Dengan penekanan pada profesionalisme dan integritas, Pramono berharap pengelolaan BUMD di Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghindari praktik nepotisme dan memperkuat tata kelola perusahaan yang baik.