JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme dalam proses penunjukan jajaran direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menekankan bahwa seluruh keputusan dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi.
"Itu sudah saya buktikan saat menunjuk jajaran direksi Bank Jakarta. Mereka adalah orang-orang profesional di bidangnya," ujar Pramono di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas kritik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menyoroti banyaknya BUMD di Indonesia merugi akibat direksi diisi oleh "orang titipan" atau pihak yang tidak kompeten.
Baca Juga:"Mudah-mudahan Pak Mendagri sering-sering menyampaikan hal seperti itu. Supaya saya bisa mengelola Jakarta tanpa adanya titipan," tambah Pramono.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen direksi, khususnya di Bank Jakarta, dilakukan secara tertutup dari segala bentuk intervensi atau kepentingan pribadi pihak luar. Menurutnya, hal ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov DKI menjunjung tinggi prinsip meritokrasi dalam pengelolaan BUMD.
"Saya tidak membuka ruang untuk titipan siapa pun dalam penunjukan direksi. Karena yang menjalankan operasional perusahaan adalah mereka," jelas Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan perbedaan peran antara jajaran direksi dan komisaris dalam struktur BUMD. Direksi bertanggung jawab atas operasional dan pengambilan keputusan strategis perusahaan, sementara komisaris berperan dalam fungsi pengawasan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi