JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari asisten hingga kepala dinas, untuk mempertajam program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, fokus, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan.
"Dengan begitu, kita bisa mewujudkan Jakarta yang adil, sejahtera, dan inklusif bagi seluruh warga," ujarnya.
Rano mengakui bahwa kondisi kemiskinan di Jakarta masih memerlukan perhatian serius. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per September 2024, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mencapai 4,14 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,35 persen pada Maret 2024.
Baca Juga:
"Jakarta telah menetapkan target ambisius melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJMD 2025–2045, yakni menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,00–0,05 persen dan mencapai rasio gini antara 0,36–0,38 pada tahun 2045," kata Rano saat memberikan arahan dalam Forum Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 serta Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2026 di Ruang Pola Bappeda, Gedung Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Rano menekankan pentingnya pendekatan konvergensi dan skema graduasi sejahtera sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Ia juga menginstruksikan sejumlah langkah konkret kepada jajarannya.
Asisten Kesejahteraan Rakyat diminta untuk mengoordinasikan penyusunan Instruksi Gubernur sebagai turunan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 guna mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Para Asisten Sekda diminta mengoordinasikan implementasi kebijakan dan program dalam RPKD 2025–2029 serta RAT 2026 melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Sementara itu, kepala perangkat daerah diminta memastikan program yang diajukan selaras dengan sasaran strategis dan berorientasi pada skema graduasi sejahtera.
Rano juga mengingatkan pentingnya memperkuat kemitraan dengan kementerian, lembaga, serta pihak non-pemerintah untuk menutup celah intervensi akibat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RPKD 2025–2029 dan RAT 2026 harus dilakukan secara komprehensif agar dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Rano juga mendorong optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat koordinasi lintas sektor dalam merancang, memantau, dan mengevaluasi program yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Saya berharap, hasil forum ini dapat segera dituangkan dalam berita acara dan menjadi bagian dari dokumen RPKD dan RAT yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia, Iqbal Akbarudin, menjelaskan bahwa forum ini digelar hingga Jumat (18/7) sebagai ajang sinkronisasi program dan finalisasi rencana kerja penanggulangan kemiskinan bersama para mitra.
"Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dengan peserta dari unsur lembaga, perangkat daerah, dan mitra pembangunan," tutup Iqbal.
Baca Juga:
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik