JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari asisten hingga kepala dinas, untuk mempertajam program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, fokus, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan.
"Dengan begitu, kita bisa mewujudkan Jakarta yang adil, sejahtera, dan inklusif bagi seluruh warga," ujarnya.
Rano mengakui bahwa kondisi kemiskinan di Jakarta masih memerlukan perhatian serius. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per September 2024, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mencapai 4,14 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,35 persen pada Maret 2024.
Baca Juga:
"Jakarta telah menetapkan target ambisius melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJMD 2025–2045, yakni menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,00–0,05 persen dan mencapai rasio gini antara 0,36–0,38 pada tahun 2045," kata Rano saat memberikan arahan dalam Forum Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 serta Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2026 di Ruang Pola Bappeda, Gedung Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Rano menekankan pentingnya pendekatan konvergensi dan skema graduasi sejahtera sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Ia juga menginstruksikan sejumlah langkah konkret kepada jajarannya.
Asisten Kesejahteraan Rakyat diminta untuk mengoordinasikan penyusunan Instruksi Gubernur sebagai turunan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 guna mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Para Asisten Sekda diminta mengoordinasikan implementasi kebijakan dan program dalam RPKD 2025–2029 serta RAT 2026 melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Sementara itu, kepala perangkat daerah diminta memastikan program yang diajukan selaras dengan sasaran strategis dan berorientasi pada skema graduasi sejahtera.
Rano juga mengingatkan pentingnya memperkuat kemitraan dengan kementerian, lembaga, serta pihak non-pemerintah untuk menutup celah intervensi akibat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RPKD 2025–2029 dan RAT 2026 harus dilakukan secara komprehensif agar dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Rano juga mendorong optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat koordinasi lintas sektor dalam merancang, memantau, dan mengevaluasi program yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Saya berharap, hasil forum ini dapat segera dituangkan dalam berita acara dan menjadi bagian dari dokumen RPKD dan RAT yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia, Iqbal Akbarudin, menjelaskan bahwa forum ini digelar hingga Jumat (18/7) sebagai ajang sinkronisasi program dan finalisasi rencana kerja penanggulangan kemiskinan bersama para mitra.
"Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dengan peserta dari unsur lembaga, perangkat daerah, dan mitra pembangunan," tutup Iqbal.
Baca Juga:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah