TOBA – Terkait banyaknya spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat agar segera melapor jika merasa ada yang mengintimidasi penerima bantuan, Rusti Hutapea, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemkab Toba angkat bicara, Senin (1/12/2020).
Rusti Hutapea mengakui jika semua bantuan, seperti PKH, BST, sembako atau bantuan BNPT merupakan bantuan pemerintah pusat dan bukan bantuan Kabupaten Toba.
Spanduk terkait bantuan dari pemerintah pusat
Ia menambahkan, bahwa Desa yang mengusulkan masyarakatnya yang layak mendapatkan bantuan melalui 244 operator terlatih DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di 16 kecamatan.
“Pemerintah Desa melalui kepala dusun mendata dan memberikan semua data kepada dinas sosial melalui persetujuan kepala desa yang tertanda tangan oleh camat. Semua data ini kami peroleh dan kami sampaikan kepada kemensos atas usulan dan tanda tangan bupati Toba,” ungkap Rusti Hutapea.
Namun, masih ada yang mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bantuan pemerintah pusat dan bukan kinerja pemkab Toba. Hal ini masih terihat di beberapa spanduk yang dipasang oleh sebuah organisasi. Rusti meminta jika ada masyarakat tidak dapat bantuan, dinsos akan mengusulkan berdasarkan data DTKS.
Banyak juga yang menyesalkan spanduk tersebut yang dikaitkan dengan pilkada Toba yang jatuh pada 9 Desember 2020. Kuat dugaan agar salah satu pasangan calon bupati dan wakil tidak dipilih warga. Hal ini terlihat dari nama seseorang penanggung jawab spanduk Sanjay E. Baringbing dan GAMKI TOBA Mekar Sinurat dekat dengan salah seorang calon bupati.
Namun ada juga yang mendukung pemasangan spanduk itu karena merasa mendapat intimidasi, seperti laporan yang diterima via telpon oleh Rusti Hutapea. Rusti mendapat telepon dari seseorang bermarga Sihombing dari Silaen yang mengatakan jika ada warga yang mendapat intimidasi karena mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
Rusti meminta agar segera melaporkannya dan membawa orang tersebut ke kantornya, namun hingga berita ini terbit, Sihombing tersebut tidak juga muncul dan membawa orang yang terintimidasi itu.
Penerima PKH di Kabupaten Toba saat ini sudah sejahtera dan ini mendapat apresiasi pemerintah pusat. “Ada sekitar 1.000 an PKH yang akan graduasi dengan yang belum mampu atau pra sejahtera,” bebernya.
Rusti berharap kepada penerima bantuan agar bisa berubah nasib dari prasejahtera menjadi sejahtera, agar masyarakat yang prasejahtera bisa mendapat giliran mendapat bantuan pemerintah pusat karena anggaran terbatas.
“Kami no coment terhadap spanduk tersebut apalagi dikaitkan pilkada, kami independent dan kami hanya berbasis data dan tidak ada intimidasi,”ungkap Rusti mengakhiri. (Ald)
