JELAJAHNEWS.ID, MEDAN – Dari sekitar 3.000 km panjang jalan berstatus milik provinsi di Sumut, sepanjang 447 km masuk dalam kategori rusak berat.
Sehingga hal tersebut dinilai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi sangat menyengsarakan masyarakat Sumut. Edy pun menyebutkan bahwa Pemprovsu kesulitan dalam menangani jalan rusak tersebut dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki Pemprovsu saat ini.
Terlebih menurutnya, penanganan 447 km jalan rusak berat tersebut dinilai sangat mendesak. Hal itu bertujuan untuk memperlancar konektivitas atau arus mobilitas manusia maupun transportasi logistik guna mendukung pertumbuhan ekonomi Sumut.
“Saya sudah minta tambah sama Bappenas agar bisa dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional/PSN. Soal tanah infrastruktur,” ujar Edy saat di wawancarai usai mengukti rapat koordinasi para Pubernur terkait penajaman proyek prioritas strategis nasional bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas secara virtual, di Rumah Dinas Gubernur, Selasa (23/2/2021) sore.
Dengan dana terbatas yang dimiliki Pemprovsu, Edy pun mengatakan bahwa ia akan memasukkan hal tersebut dalam program Bappenas serta akan mencari dana untuk menangani sekitar 447 Km jalan yang rusak berat itu.
“Ini segera dimasukkan dalam pembangunan nasional. Darimana dananya? nanti saya akan cari, apakah bersifat pinjaman APBN atau bagaimana. Yang penting masuk dulu di dalam program Bappenas,” sebutnya.
Kendati demikian, Edy mengatakan bahwa jalan provinsi yang rusak berat sepanjang 447 km itu tetap menjadi tanggungjawab dari Pemprovsu. Hanya saja, jelas Edy, Pemprovsu membutuhkan dana untuk melakukan pembenahan jalan tersebut.
“Kita butuh dana. Harusnya 3.000 km, tapi rusak ringan, oke kita abaikan dulu. Kita bicara yang rusak berat dulu. Sekian puluh tahun jalan ini diabaikan,” tegasnya Edy.
Terkait anggaran milik Pemprovsu, Edy pun mengatakan bahwa Pemprovsu hanya mampu mengalokasikan anggaran sekitar Rp.600 Miliar pertahun untuk menangani jalan rusak tersebut. Sehingga tidak banyak titik jalan rusak yang ditangani oleh Pemprovsu.
“4 miliar itu, dia 1 kilo, kalau 600 Miliar setiap tahun, berapa kilo lah dia mampu? Tahun depan udah rusak lagi. Untuk itu saya mau pinjam uang, sehingga perekonomian bisa jalan, rakyat bisa tenang bawa kendaraan, ban tidak cepat rusak, menghindari kemacetan, dan segala macam,” pungkas Edy. (IP)
