JELAJAHNEWS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyampaikan empat poin penting dalam pembangunan di Kepulauan Nias tahun 2025. Keempat poin tersebut antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dasar dan tatakelola pemerintahan.
Bidang IPM perlu perhatian pada pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi perlu peningkatan UMKM, pariwisata dan kemandirian pangan. Sedangkan infrastriktur dasar akses jalan utama perlu ditingkatkan, irigasi yang lebih baik, serta ketersediaan air minum. Terakhir, tatakelola pemerintahan, perlunya peningkatan komunikasi dan kerja sama antarpemerintah di Kepulauan Nias.
“Berdasarkan riset Kementerian Pendidikan tahun 2022 ada 490 anak putus sekolah di Kepulauan Nias, 50 sekolah rusak dan 22,3% stunting, ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” kata Pj Gubernur Hassanudin pada pembukaan Pra Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut tahun 2025, Zona Kepulauan Nias, di Aula STT Sunderman, Gunungsitoli, Rabu (24/1).
Tingginya angka kemiskinan, juga menjadi perhatian khusus di Kepulauan Nias, terutama Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias. Hassanudin meminta Pemkab dan Pemko di Kepulauan Nias berkomitmen, berinovasi, serta memperkuat kerja sama dengan daerah lain.
“Sekitar 10% produksi perikanan tangkap Sumut berasal dari Nias, Nias juga punya sektor pariwisata yang mendunia, ini harus terus kita pacu untuk kesejahteraan masyarakat, hilangkan ego sektoral agar tercipta sikronisasi dan integrasi antardaerah,” kata Hassanudin, yang datang bersama Pj Ketua TP PKK Sumut Dessy Hassanudin.
Pada pembukaan Pra Musrenbang ini, Hassanudin juga memberikan bantuan peralatan pertanian, bibit cabai dan pupuk organik. Kemudian meninjau stan-stan UMKM yang berada di lokasi, dia pun berharap ekonomi kerakyatan di Nias, terus berkembang.
“Saya senang melihat masyarakat sudah mulai menanam cabai, ada juga padi, ini untuk ketahanan pangan kita, apalagi inflasi di sini cukup tinggi,” kata Hassanudin.
Sementara itu, Plt Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli menjelaskan, salah satu penyebab rendahnya pendapatan masyarakat adalah permasalahan infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, perhatian khusus dari Pemprov Sumut, sangat diharapkan.
“Infrastruktur terutama jalan masih sangat perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi, karena ini sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat, begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat kita terutama bidang pertanian, perikanan,” kata Sowa’a Laoli.(**/jns)
