26 WBP Ikuti Posyandu Pralansia dan Lansia, Lapas Bagansiapiapi Perkuat Layanan Kesehatan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan Posyandu Pralansia dan Lansia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WB
Hukum
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta maaf atas ucapannya yang disampaikan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Ucapan Yasonna dianggap menyinggung perasaaan masyarakat di Tanjung Priok.
\"Pernyataan saya sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyinggung perasaan saudara-saudara di Tanjung Priok. Bahwa kemudian ternyata itu berkembang luas dengan penafsiran berbeda di media massa dan publik luas, sehingga saudara-saudara merasa tersinggung, maka saya menyampaikan permohonan maaf,\" kata Yasonna saat jumpa pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Rabu (22/1)
\"Akan tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan, saya sedikitpun tidak punya maksud untuk itu. Kalaupun itu menunjuk pada tempat, itu tidak dimaksudkan, not intended,\" lanjut dia
Ia mengatakan akan mencari waktu yang pas untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Tanjung Priok.
\"Saya harap setelah konpers (konferensi pers) ini, kita bisa menyatukan hati dan diri sebagai anak bangsa membangun bangsa. Ketimbang mencari soal-soal yang merugikan masyarakat,\" kata dia.
Ia juga menyayangkan, bahwa pernyataannya tersebut ditanggapi secara politik, sebab, ucapannya merupakan penjelasan ilmiah. Pernyataan tersebut, kata dia, bertujuan agar publik mengerti bahwa kejahatan adalah produk sosial, sehingga harus ikut memperbaiki kondisi sosial.
\"Saya merasa ada hal-hal yang dipelintir, sehingga ada kerancuan informasi yang sampai kepada publik dan menimbulkan perbedaan pendapat,\" kata dia.
Ratusan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara sebelumnya menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (22/1) pagi. Mereka menuntut Yasonna untuk meminta maaf atas ucapannya yang menyebut bahwa daerah Tanjung Priok identik dengan kriminal.
Aksi yang digelar oleh masyarakat Tanjung Priok ini berkaitan dengan pernyataan Yasonna yang menyebut bahwa Tanjung Priok daerah miskin, kumuh, dan kriminal.
Yasonna meyakini jika anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.
\"Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan,\" ujar Yasonna
Sumber : CNN Indonesia
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan Posyandu Pralansia dan Lansia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WB
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar doa bersama dan tausiyah dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hij
Hukum
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan menangkap AMR (31), pemilik sekaligus pengajar Pondok Pesantren AlMudzakir
Peristiwa
Tradisi merangkai bunga kembali menghidupkan suasana perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di Pekanbaru. Di sepanjang Jalan Juanda, deretan bunga
Ekonomi
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Afdillah kembali menegaskan sikapnya terkait polemik penonaktifan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Politik
Anggota DPRD Medan, Afif Abdillah, mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut dirinya mengatakan bahwa peserta BPJS Kesehatan Penerim
Politik
Jembatan Idano Noyo yang menghubungkan Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan akhirnya rampung dan resmi dibuka untuk umum
Daerah
Aksi pencurian besi di Jembatan Sunter, Jakarta Utara, yang terjadi pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 15.30 WIB, menjadi sorotan publik
Peristiwa
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara meningkat pada 2025. Berdasarkan data Simfoni Kementerian Pemberdayaan
Daerah
Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) beserta seluruh subholding berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Politik