MEDAN - DPRD Medan melalui sidang paripurna resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Senin (8/6/2020). Pembentukan Pansus berdasarkan usulan Fraksi di DPRD Medan.
“Tujuh (7) dari 8 Fraksi di DPRD Medan telah menyetujui pembentukan Pansus, ujar Ketua DPRD Medan Hasyim SE usai paripurna.
Dikatakan Hasyim, adapun dilakukan pembentukan Pansus bukan mencari cari kesalahan Gugus Tugas Pemko Medan dalam penanganan Covid 19. Bahkan, kinerja Pansus nantinya akan bekerja maksimal dan bukan hanya menghabiskan anggaran seperti yang dituding segelintir orang.
“Saya pastikan keberadaan Pansus bukan untuk memojokkan Pemko bila terjadi kelurangan. Tetapi Pansus akan membantu Walikota mengawasi penggunaan anggaran Covid, ” tegas Hasyim SE (foto) yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan itu.
Ditambahkan Hasyim, Pansus nantinya akan bekerja agar penanganan Covid 19 lebih maksimal. “Baik itu penggunaan anggaran dan penanganan terkena dampak Covid 19,” ujar Hasyim seraya menyebut agar bawahan Plt Walikota Medan bekerja dengan hati hati sehingga tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran.
Politikus PDIP ini juga memastikan tidak selamanya pansus dibentuk hanya untuk menghabiskan anggaran. Tapi, sebaliknya yakni mengoptimalkan pengawasan.
“Pansus juga bisa memaksimalkan anggaran supaya tidak terjadi kebocoran,” ucapnya.
Satu satunya Fraksi yang tidak setuju dan menilai pembentukan Pansus tidak begiti urgen yakni Fraksi PAN Medan. Menurut anggota DPRD dari Fraksi PAN, Sudari menyebut pihaknya ingin memaksimalkan kinerja Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesehatan. (Is)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi