DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN -Komisi IV DPRD Medan menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Belawan Deli Chemical Industri di Jalan Pitu Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Rencana sidak muncul setelah perusahaan diduga belum memiliki sejumlah izin penting.
Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan di gedung DPRD Medan, Selasa (19/8/2025).
"Kita akan segera lakukan sidak ke perusahaan untuk memastikan perizinan yang wajib dimiliki. Jika belum lengkap, kita harapkan segera dipenuhi sesuai ketentuan," tegas Paul.
Baca Juga:RDP yang dipimpin Paul turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV M. Rizky Lubis serta anggota Rommy Van Boy, Lailatul Badri, Jusuf Ginting, Edwin Sugesti, dan Zulham Effendi. Dari pihak perusahaan, hadir Personalia Punta Dewa.
Dalam rapat, terungkap sejumlah izin yang tidak dapat ditunjukkan perusahaan, antara lain Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta izin terkait pengelolaan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Anggota Komisi IV, Rommy Van Boy, mengaku pihaknya mencurigai adanya pelanggaran serius. "Kita menduga banyak perizinan yang tidak dilengkapi perusahaan. Termasuk izin soal pengelolaan limbah," ujarnya.
Rommy juga menyoroti potensi pelanggaran AMDAL lantaran perusahaan memproduksi bahan kimia berbahaya berupa perekat (lem). Namun, saat diminta penjelasan, pihak perusahaan tidak mampu memberikan keterangan yang memadai.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik