Ironi Daerah Kaya Energi: DPR Soroti Jambi Masih Minim Akses Listrik
Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyoroti ketimpangan akses listrik di Indonesia dan mendesak pemerintah serta pemangku kepentingan
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menegaskan pentingnya meluruskan pemahaman masyarakat mengenai istilah "beras oplosan" yang belakangan kembali mencuat dalam pemberitaan dan isu pangan nasional. Menurutnya, istilah tersebut tidak memiliki dasar resmi dan kerap menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
"Sebenarnya, tidak ada istilah resmi 'beras oplosan'. Yang ada hanyalah beras yang tidak sesuai antara mutu dan label yang tertera pada kemasannya," ujar Riyono saat memberikan keterangan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Ia menekankan bahwa pencampuran beras dengan berbagai kualitas adalah praktik umum dalam industri perberasan, sepanjang dilakukan secara transparan dan tidak menyesatkan konsumen.
Baca Juga:"Saya mengeluarkan rilis ini agar publik memahami dengan benar konteks kualitas beras. Istilah 'beras oplosan' terlalu bias dan bernuansa negatif. Padahal, dalam praktiknya, pencampuran beras justru dilakukan untuk menyesuaikan rasa dan harga jual di pasaran," jelasnya.
Lebih jauh, Riyono menguraikan bahwa beras tersedia dalam berbagai tingkatan mutu, mulai dari kualitas premium seperti rojo lele, hingga beras medium dan kualitas rendah. Pencampuran jenis-jenis beras ini, menurutnya, sah selama nilai gizinya terjaga dan label kemasan mencerminkan isi sebenarnya.
"Misalnya, beras medium adalah hasil campuran antara beras kualitas sedang dan rendah. Beras rendah seperti menir — yaitu beras patah atau rusak akibat penggilingan — memang tidak layak dikonsumsi jika berdiri sendiri. Namun, ketika dicampur dengan beras kualitas sedang, hasilnya masih bisa diterima pasar," paparnya.
Riyono juga menekankan bahwa pencampuran bukan semata untuk menurunkan harga, melainkan juga mempertimbangkan karakteristik rasa.
Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyoroti ketimpangan akses listrik di Indonesia dan mendesak pemerintah serta pemangku kepentingan
Politik
Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng milik PT Agro Jaya Perdana di Jalan KL Yos Sudarso KM 15,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan
Peristiwa
Perkara yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menuai sorotan setelah tim advokat dari Kantor Hukum Ben
Hukum
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar program Ombudsman On The Spot di Kantor Imigrasi Kela
Ragam
Keluarga Reza Valentino Simamora masih mempertanyakan hilangnya sejumlah barang pribadi milik korban, termasuk dua telepon genggam dan paspo
Peristiwa
Sebanyak 12 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Direksi PT Bank Sumut dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya
Ekonomi
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi
Politik
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus viral narapidana korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai telah mencapai
Politik
Konflik agraria yang telah berlangsung bertahuntahun di Provinsi Riau kembali mencuat dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang di
Politik