Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti urgensi perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Aceh yang akan berakhir pada 2027. Dalam kunjungan resesnya ke Kantor Gubernur Aceh, Jumat (25/7/2025). Azis menegaskan bahwa kelanjutan dana tersebut sangat penting untuk menjamin kelangsungan pelayanan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
"Kalau tidak ada dana Otsus, bagaimana nasib masyarakat yang selama 20 tahun ini berobat secara gratis?" ujarnya.
Azis menilai bahwa selama dua dekade terakhir, Dana Otsus telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Menurutnya, pemerintah pusat harus mempertimbangkan perpanjangan dana ini secara serius karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa Aceh, sebagai daerah dengan status keistimewaan dan sejarah panjang kontribusinya terhadap Republik Indonesia, memiliki posisi strategis yang patut mendapat perhatian lebih dalam perumusan kebijakan nasional.
"Semua kebijakan terkait Aceh, termasuk aspirasi dari daerah, harus mendapat atensi khusus dari pemerintah pusat," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Azis juga mengajak para kepala daerah di Aceh untuk bersikap proaktif dalam menyusun dan mengusulkan program pembangunan.
"Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah mendorong belanja daerah. Jadi kepala daerah jangan berkecil hati. Harus inovatif dalam mengajukan program, baik melalui instruksi presiden maupun skema lainnya," jelasnya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik