Selain korban jiwa, enam pekerja mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke RS Sumber Hurip serta puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini juga mengakibatkan tiga unit ekskavator dan enam truk tambang tertimbun material longsor.
Berdasarkan pantauan visual di lokasi, cuaca saat kejadian terpantau cerah. Proses evakuasi yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, Basarnas, serta warga setempat masih terus dilakukan. Operasi pencarian dihentikan sementara pada pukul 17.00 WIB dan dijadwalkan dilanjutkan keesokan harinya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau seluruh tim gabungan dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan.
"Keselamatan diutamakan dalam setiap langkah operasi. Jika hujan terjadi lebih dari satu jam, warga diminta segera melakukan evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman," pungkas pihak Basarnas.(***)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik