MEDAN – Peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya mencegah penyebaran virus corona ( Covid-19) mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar.
Seperti diketahui PWI Sumut dalam mencegah penyebaran Covid-19 ikut serta dalam mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan (Prokes) seperti memakai masker dan menjaga jarak, serta pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan imun tubuh kepada masyarakat
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Irman Oemar dalam dialog intraktif yang mengusung tema “Peran PWI Sumut Menyikapi Pandemi Covid-19” di Studio TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau Medan, Senin (23/8/2021).
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada PWI yang telah berperan menyosialisasikan tentang Prokes dan vaksinasi kepada masyarakat,” ujar Irman.
Menurut Irman, dalam mengajak masyarakat untuk memutus penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) yang beranggotakan tokoh agama, akademisi, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyrakat. “ Para tokoh agama kita harapkan dalam memberikan ceramah bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang dampak bahaya Covid-19,” katanya.
DijelaskanIrman, vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah kepada masyarakat telah dilakukan uji klinis yang bisa dipertanggungjawabkan, apa pun mereknya. “Yakinlah upaya prokes adalah upaya penting, di hulunya bukan di hilirnya, di hulunya kita halau sekarang, sehingga jika hulu berhasil dengan baik maka hilir akan bisa ditangani dengan baik,” jelasnya.
Ada dua indikator objektif tentang hasil kerja sama Pemprov Sumut dan Kabupaten/Kota dalam mengatasi penyebaran Covid- 19 yakni minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi meningkat dan tingkat kesembuhan meningkat. “Kalau dulu kita kewalahan mengajak masyarakat untuk vaksin, tetapi saat ini kewalahan bagaimana memberi vaksin masyarakat, karena memang vaksin ini terbatas jumlahnya dari pemerintah pusat,” tutur Irman.
Irman juga menyampaikan, Pemprov Sumut mengapresiasi dan berterima kasih kepada TVRI Sumut dan terkhusus kepada PWI Sumut yang terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan sosialisasi ini. “Kepada kawan-kawan PWI saya mengapresiasi atas dukungan yang diberikan dalam turut serta memberitakan dampak Covid-19,” ungkap Irman.
Sementara Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan Hardi Mulyono mengatakan, banyak masyarakat tidak memercayai adanya Covid-19 dengan tidak memakai masker dan melakukan vaksinasi, ini akibat menyebarnya berita hoaks tentang Covid-19.
“Bukan masyarakatnya yang perlu diberikan sanksi, tetapi kepada penyebar berita yang mengatakan bahwa vaksin itu percuma, tak ada apa-apanya itu, tak ada artinya, juga yang mengatakan bahwa Covid itu tidak ada. Sehingga informasi ini mempengaruhi upaya pemerintah menaggulangi penyebaran Covid -19,” sebutnya.
Untuk mendukung program pemerintah dalam menaggulangi Covid-19, UMN Al Washliyah Medan bekerja sama dengan Polda Sumut telah menyelenggarakan vaksinasi untuk 2.000 mahasiswa. “Ini upaya UMN Al Washliyah Medan mendorong perlindungan terhadap mahasiswa, dosen dari kemungkinan serangan Covid,” tutur Hardi.
Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumut Rizal Rudi Surya mengatakan PWI dalam menangkal serta menangani masifnya penyebaran kabar bohong dan tidak jelas sumbernya atau hoaks terus berupaya melawannya dengan menyajikan berita yang benar.
“Jadi PWI untuk melawan berita hoaks, bukan dengan penangkapan-penangkapan, tetapi terus menerus melakukan edukasi kepada masyarakat. Sehingga informasi yang disajikan kepada masyarakat berdasarkan fakta, akurat dan mengedepankan verifikasi,” jelasnya.
Menurut Rizal, masih banyak masyarakat yang tidak memercayai adanya Covid-19. Masyarakat percaya Covid-19 setelah dirinya dan keluarga terpapar Covid-19. Hal tersebut merupakan salah satu akibat menerima informasi yang tidak benar, sehingga tidak menerapkan Prokes dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan.
“Maraknya informasi yang belum jelas kebenarannya di berbagai media, terutama media sosial wajib menjadi perhatian serius, tidak hanya pemerintah, tetapi didukung seluruh komponen masyarakat sehingga informasi yang beredar benar dan tidak hoaks,” harapnya.(FP)
