JELAJAHNEWS.ID, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menerima secara simbolis dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021, dari Presiden RI Joko Widodo, Rabu (25/11/2020).
Penyerahan DIPA dan TKDD yang dilakukan secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur tersebut juga diikuti sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia. Gubsu, Edy Rahmayadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) segera melakukan lelang pengadaan barang dan jasa, sehingga awal tahun 2021 proyek pembangunan sudah langsung bisa berjalan.
“Ini segera, Desember ini kita lakukan lelang, Januari sudah bisa berjalan. Penyerapan ini prioritas karena di tengah pandemi, rakyat itu membutuhkan dana segar, harus ada uang berputar itu,” ujar Edy, usai menerima dokumen DIPA dan TKDD Tahun 2021.
Ia juga memaparkan, untuk tahun 2021, Pemprovsu mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.7,4 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.380 miliar.
“Kita tau bersama, bahwa kita bicara tentang prioritas dalam kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19. Saya sampaikan bahwa DAU Rp.7,4 triliun miliar dan DAK Rp.380 miliar, dari sana kita prioritaskan dana yang bisa kita pakai pembangunan murni Rp.5 triliun,” ungkap Edy.
Karena itu, katanya, anggaran tahun 2021 akan diprioritaskan untuk pangan baik itu pertanian, peternakan dan perikanan.
“Namun demikian kita tetap menganggarkan tentang penanganan Covid-19 atau kesehatan untuk tahun 2021. Ini sedang kita susun besarannya, kita atur terutama kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan dan infrastuktur yang mendukung tentang kegiatan tersebut,” sebutnya.
Sebelumnya, dalam acara penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga agar segera melakukan lelang. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar roda perekonomian bisa langsung tumbuh pada kuartal pertama 2021.
“Saya minta seluruh pimpinan kementerian lembaga dan kepala daerah yang memiliki anggaran besar melakukan lelang sedini mungkin, di bulan Desember ini, agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021,” ujar Jokowi dari Istana Negara Jakarta.
Kemudian mengenai vaksin, Jokowi mengatakan bahwa vaksinasi termasuk ke dalam bagian fokus APBN 2021 untuk penanganan covid-19. Akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 vaksinasi bisa disalurkan. Namun hal teresebut tetap membutuhkan persiapan yang matang, lantaran vaksin akan disalurkan ke 34 provinsi di Indonesia.
“Kita harapkan setelah vaksinasi, dilakukan pemulihan kesehatan dan rasa aman masyarakat akan memicu kegiatan ekonomi,” katanya. (IP)
