MEDAN – Stimulus ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam refocusing anggaran tahap II, selain kesehatan dan jaring pengaman sosial (JPS).
Untuk merumuskan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengundang dan menerima masukan berbagai pihak.
“Kita menerima masukan. Kedepan kita akan rumuskan arah kebijakan untuk stimulus ekonomi dari masukan-masukan ini,” ujar Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu), Musa Rajekshah (Ijeck) saat memimpin rapat membahas Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, beberapa waktu lalu.
Menurut Ijeck, pangan adalah salah satu sektor yang masih memiliki potensi besar dan bisa dibangkitkan pada masa pandemi Covid-19.
“Kita belum menyampaikan prioritas apa yang harus jadi fokus stimulus ekonomi. Namun dari gambaran yang kita dapatkan, kita bisa mengembangkan sektor pangan seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi ini maunya jadi sektor unggulan ekonomi,” sebutnya.
Meski begitu tidak tertutup kemungkinan sektor lain. Untuk itu, selanjutnya masukan berbagai pihak tersebut dijadikan bahan pertimbangan Pemprovsu. Masukan berbagai pihak mulai dari pemangku kebijakan, pelaku industri hingga akademisi sangat dibutuhkan.
“Jangan biarkan masyarakat larut dalam situasi seperti saat ini. Kita tidak mungkin berdiam diri,” ucap Ijeck kepada peserta rapat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengusulkan agar Pemprovsu memperhatikan sektor UMKM. Menurutnya, sektor tersebut menyerap kurang lebih 90% tenaga kerja di Sumut.
Wiwiek juga mengatakan bahwa UMKM bisa melakukan peralihan produksi barang. Misalnya industri yang biasa membuat bahan pakaian bisa beralih membuat Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya.
“Sebagian pelaku usaha melakukan peralihan. Kita dorong mereka mau beralih kepada usaha-usaha yang saat ini dibutuhkan, peralihan meningkatkan omset,” ujar Wiwiek.
Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Sumut, Taulina Anggarani mengatakan para pemegang kebijakan sebaiknya menyalurkan bantuan sosial dengan cepat dan tepat, sehingga angka kemiskinan tidak bertambah banyak. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Sumut pada September 2019 mencapai 8,63%.
Pandemi mempengaruhi perubahan tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat. Sementara berbagai bantuan sosial terkait Covid-19 baru dimulai pada April 2020. Berdasarkan hal tersebut, BPS memperkirakan kemiskinan Maret 2020 akan mengalami kenaikan. Saat ini BPS masih melakukan penghitungan mengenai kemiskinan untuk Maret 2020.
“Angka kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh besaran, ketepatan dan kecepatan penyaluran bantuan sosial. Jika penyaluran berbagai bantuan sosial berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, maka angka kemiskinan September 2020 dimungkinkan untuk menurun kembali dibandingkan dengan kondisi Maret 2020,” kata Taulina.
Sementara Dosen Fakultas Ekonomi USU, Wahyu Ario Pratomo masih optimis dengan pertumbuhan ekonomi di Sumut. Menurutnya dari sisi ekspor, Sumut masih memiliki peluang. Sektor pertanian pun masih berperan penting.
“Saya lihat kinerja Sumatera Utara triwulan pertama tidak begitu bermasalah, tapi kalau kita lihat dari sisi ekspor masih ada peluang,” ujar Ario.
Pengamat Ekonomi, Sirojuzilam Hasyim mengatakan Sumut memang memiliki peluang yang kuat. Apalagi selama ini pertumbuhan ekonomi Sumut selalu lebih tinggi dari nasional. Sumut memiliki potensi di bidang pertanian. Menurutnya pertanian perlu diberi perhatian khusus.
“Pertanian adalah sektor yang paling bisa kita amankan. Karena pertaninan itu jauh dari keramaian. Paling tidak itu bisa dipertahankan dan dikembangkan,” kata Sirojuzilam. (IP)
