MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Hal ini penting dalam upaya percepatan pembangunan daerah dan penanganan pandemi Covid-19 di daerah ini. Sebagaimana disampaikan Plt.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut, Ismael Sinaga, usai mengikuti Pengarahan Pencapaian Target Realisasi APBD Tahun 2020 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, beberapa waktu lalu.
Rapat koordinasi juga diikuti oleh Gubsu, Edy Rahmayadi dari Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Upaya yang dilakukan Pemprovsu, menurut Ismael, antara lain mengoptimalkan pelayanan berbasis daring.
“Jadi kita memang harapkan pada masa pandemi ini, pemerintah baik itu provinsi maupun Kabupaten/Kota, mencari cara bagaimana supaya pendapatan daerah bisa kita dimaksimalkan, antara lain dengan mengoptimalkan pelayanan atau pendapatan daerah berbasis daring,” kata Ismael.
Sementara dari sisi belanja daerah, kata Ismael, Gubernur memberi arahan agar kegiatan Pemprovsu di tahun 2020 dilakukan percepatan. Sehingga bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Sumut di kuartal III.
“Kita sedang mendorong supaya belanja terkait stimulus ekonomi dan kesehatan bisa dilakukan secara efektif, apakah itu melalui belanja yang dilakukan oleh OPD kita, maupun belanja tidak terduga dalam penanganan covid. Maka itu kita dorong terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ismael.
Sebagai informasi, realisasi APBD Sumut hingga Juli 2020 berada pada angka yang positif. Total pendapatan mencapai Rp.5.706.306.661.542 atau 43,81% dan total belanja mencapai Rp.4.477.277.638.345 atau 34,02%. Namun Ismael mengatakan ada kendala yang mempengaruhi realisasi APBD yakni pandemi Covid-19.
“Covid-19 itu berpengaruh dari sisi pendapatan, misalnya saja penerimaan kita itu kan dari SAMSAT. Pada awal pandemi ada SAMSAT di beberapa titik yang kurangi intensitasnya guna menghindari terjadi kerumunan, tapi saat adaptasi baru ini sudah kita mulai buka dengan protokol kesehatan,” kata Ismael.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan PAD bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Menurutnya hal tersebut bisa meningkatkan percepatan penyerapan pendapatan dan belanja daerah.
Selain itu ada beberapa strategi lain, diantaranya, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat. Melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah dan pemegang kebijakan terkait.
Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya optimalisasi kontribusi. Tito mengatakan pemenuhan target realisasi APBD dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi. Menurut Tito, belanja pemerintah daerah adalah salah satu sumber pemulihan ekonomi.
“Jika uang tidak beredar ke masyarakat maka akan sulit mendukung pemulihan ekonomi,” kata Tito.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi Gerakan Bersama Memakai Masker (GEBRAK PKK). Ketua Umum PKK, Tri Suswati mengharapkan sinergi TP PKK daerah maupun pemda untuk menjalankan gerakan tersebut. Gerakan tersebut dilakukan guna memutus penyebaran penularan Covid-19 di Indonesia.
“Mudah-mudahan kegiatan ini memicu semua provinsi untuk bersama-sama kita bergerak membagikan masker sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, gerakan ini sudah bisa dilaksanakan besok,” kata Suswati.
Menanggapi hal itu, Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis menyampaikan bahwa TP PKK Sumut telah melakukan gerakan membagikan masker kepada masyarakat. Nawal mengingatkan kepada masyarakat agar senantiasa menggunakan masker jika di luar rumah.
“Selain membagikan masker, sosialisasi memakai masker sangat penting dilakukan,” kata Nawal. (IP)
