JELAJAHNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov Sumut) Sumatera Utara (Sumut) dinilai ‘melukai’ perasaan atlet disabilitas yang telah mengukir prestasi, yang tergabung dalam Pengurus National Paralympic Committee (NPC) Sumut. Pasalnya Atlet disabilitas merasakan diskriminasi dan dianaktirikan dengan atlet bertubuh normal.
Diketahui, hal itu terjadi saat para atlet berprestasi di SEA Games 2023 Kamboja dan Asian Games 2023 Hangzhou menerima bonus, pada Jumat (29/12/2023) lalu. Justru atlet NPC hanya menjadi penonton tak mendapatkan perhatian dari Pemprov Sumut.
Atas kejadian tersebut, Ketua Umum LPON (Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional), Ariadi , Selasa (02/02/2024) mengatakan, hal ini sangat-sangat telah melukai perasaan atlet-atlet disabilitas NPC Sumut. Pemprov Sumut seakan akan menganaktirikan atlet disabilitas dengan atlet yang memiliki tubuh normal.
“Seharusnya Pemprov Sumut, dalam hal ini notabene Dispora Sumut yang menganggarkan pemberian bonus atlet dengan menggunakan uang rakyat, tidak ada istilah anak kandung dan anak tiri, semuanya harus sama diperhatikan karena penganggaran itu menggunakan APBD,” sebutnya.
Data yang dihimpum, prestasi membanggakan juga dipersembahkan atlet NPC Sumut di event yang setara yakni ASEAN Para Games di Kamboja dan Asian Para Games di Hangzhou.
Sebelumnya,Ketua NPC Sumut, Alan Sastra Ginting saat dikonfirmasi Sabtu (30/12/2023) mengakui kekecewaannya. Alan menilai, harusnya atlet yang sama – sama berjuang untuk provinsi dan negara mendapat perhatian yang sama.
“Pemerintah Sumatera Utara telah memberikan tali asih kepada atlit SEA Games dan Asian Games kita sangat apresiasi itu. Tapi mengapa atlet disablitas yang mengikuti event di ajang ASEAN Para Games Kamboja dan Asian Para Games Hangzhou China tidak dapat. Padahal kami mendulang prestasi yang membanggakan, tidak dapat tali asih dari pemerintah Sumut,” ucap Alan.
Menurut Alan, gambaran tersebut seperti masih ada diskriminasi dalam hal reward, maupun pembinaan olahraga di Sumut antara atlet disabilitas dengan non disabilitas.
“Tandanya Pemprov saja diskriminasi terhadap atlet – atlet disabilitas yang punya prestasi membanggakan di kancah internasional. Padahal, pemerintah pusat melalui Presiden dan Kemenpora tidak lagi memandang perbedaan yang diberikan. Sedangkan di Sumut masih sebelah mata melihat perjuangan atlet – atlet disabilitas,” kata peraih emas ASEAN Para Games 2021 ini.
Dikatakan Alan, selama ini pihaknya terus berkomunikasi dengan Komisi E DPRD Sumut agar bonus atlet disabilitas bisa terealisasi. Termasuk intens komunikasi dengan Dispora dan Bappeda terkait anggaran bonus. Namun, hingga akhirnya, harapan itu juga tidak ditampung di P – APBD 2023.
“Kita lihat miris ya, kenapa atlet KONI dapat, tapi atlet NPC Sumut tidak. Padahal, bonus ini sangat mereka butuhkan di tengah keterbatasan mereka untuk bekerja. Ini kan juga sangat mereka harapkan untuk modal buka usaha,” ujar Alan.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Sumut Hendro Susanto pada Jumat (29/12) lalu mengakui memang dalam dokumen perjalanan rapat selama 2023 tidak ditemukan adanya usulan bonus NPC. Namun, pihaknya juga telah mencoba perjuangkan di rapat Banggar untuk diajukan kembali ke BPKAD supaya ditampung di P – APBD 2023.
“Kami mohon maaf, bukan luput. Tapi, fokus tadi pada PON. Jadi, inilah kita gunanya saling melengkapi, saling menegur. Tapi, bagi kami tidak ada istilah terlambat. Komisi E akan berjuang terus bagaimana bonus bagi atlet NPC Sumut ini bisa segera diberikan pemerintah. Intinya kami tidak ada mendiskriminasikan antara atlet berprestasi dengan NPC,” kata Hendro.
Sementara, pengamat olahraga Sumut, Indra menilai perjuangan para atlet NPC memang pantas mendapat apresiasi. Kondisi ini juga harus cepat mendapat respon dari pemerintah agar tidak menjadi polemik yang justru bisa mengganggu persiapan menuju Peparnas 2024 bahkan event internasional.
“Mudah – mudah kondisi ini, tidak mempengaruhi psikis mereka untuk berlaga di Peparnas 2024 dan juga Paralimpik di Paris,” pungkas Indra.(**/rel)
