MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan memberikan bantuan kepada tenaga kerja dan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
Bantuan tersebut antara lain berupa pelatihan tenaga kerja dan bantuan permodalan. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Agus Tripriyono mewakili Gubsu, Edy Rahmayadi pada Webinar Inews, langsung dari ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur, baru-baru ini.
Berdasarkan data sementara, ada 56.327 pekerja yang terdampak dan 48.891 UMKM. Bantuan yang diberikan merupakan alokasi dari hasil refocusing APBD Pemprov Sumut tahap II. Diketahui bahwa pada refocusing tahap II dialokasikan anggaran sekitar Rp.500 miliar. Antara lain Rp.253 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), bidang kesehatan sebanyak Rp.130 miliar dan penanganan dampak ekonomi Rp.117 miliar.
Kepada tenaga kerja terdampak, Pemprov Sumut akan memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan. Kemudian para tenaga kerja akan diminta memilih satu di antara sektor pertanian, peternakan atau perikanan. Juga akan diberikan modal atau bibit dari sektor yang dipilih. Menurut Agus, sektor pangan tersebut dipilih lantaran tahan banting di masa pandemi ini.
“Jadi nanti kami akan berikan pelatihan,m. Kepada para tenaga kerja terdampak ini diminta memilih apakah dia tertarik dengan perikanan, pertanian atau peternakan. Kita akan berikan pelatihan dan kita akan berikan bibit kepada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan usahanya,” ujar Agus.
Untuk UMKM, Pemprovsu akan memberikan bantuan permodalan. Menurut Agus, permodalan adalah hal yang penting bagi pelaku UMKM.
“Bagaimanapun permodalan menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk dapat melanjutkan usahanya,” kata Agus.
Mengenai JPS, Pemprovsu mengharapkan agar pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan data penerima bantuan sosial berdasarkan sumber atau jenis bantuan yang selama ini diberikan. Agus mengatakan masyarakat Sumut telah menerima bantuan sosial mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga dari dana desa. Jika bantuan tepat sasaran, maka tidak ada lagi masyarakat Sumut yang tidak menerima bantuan.
“Kami sedang melakukan tabulasi, sehingga nanti dengan jumlah bantuan yang begitu banyak ini, jangan nanti ada penduduk yang memperoleh 2, 3, atau 4 kali tetapi lain pihak ada yang tidak mendapat. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami di pemerintah provinsi,” kata Agus.
Agus memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal pertama masih cukup tinggi yakni 4,6. Namun dia memperkirakan pada kuartal ke dua menurun sekitar 2,6 atau 2,9. Oleh sebab itu, untuk menggerakkan roda perkonomian, masyarakat harus mempunyai daya beli yang kuat. Selain itu, Agus berharap agar kabupaten/kota dapat terus bersinergi dan bersama sama menggerakan perekonomian Sumut, sehingga ekonomi Sumut semakin tidak terpuruk.
“Jadi kalau memang ini bisa diperoleh datanya secara maksimal dari pemkab atau pemko, dan ini bisa diberikan by name by adress sesuai dengan yang terdampak Covid, maka mudah-mudahan ini terbantu semua dan masyarakat menjadi punya uang, daya beli jadi lebih kuat, sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian Sumut,” ujar Agus.
Ketua APINDO Sumut, Parlindungan Purba mengharapkan pengusaha dijadikan mitra pemerintah bersama-sama menggerakkan roda perekonomian Sumut. Selain itu, dunia usaha adalah hal yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah.
“Ini membutuhkan semua pihak saling memberikan pehatian pada ekonomi di Indonesia. Ini momentum kita pemda itu merencanakan apa yang bisa dibuat,” kata Parlindungan.
Sementara itu, Pemko Tanjungbalai telah memberikan bantuan kepada warga terdampak dan menggratiskan rusunawa miliknya.
“Kita sedang mendata nelayan untuk bantuan dana bergulir. Tentunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah atau tidak melakukan apapun,” ujar Walikota Tanjungbalai, M. Syahrial. (IP)
