JELAJAHNEWS.ID, MEDAN – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota Medan untuk tidak terus tergangtung dana transfer pusat melainkan harus mampu menciptakan peluang baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Syaiful Ramadhan Anggota Banggar dari Fraksi PKS disela rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan, Senin (03/08/2020).
“Ketergantungan yang terus menerus terhadap dana transfer pusat akan sangat berbahaya, jika Pemko Medan nyaman dengan kondisi ini dikhawatirkan tidak memiliki kreatifitas dalam menciptakan peluang baru dalam menggali PAD,” jelas Syaiful Ramadhan.
Dijelaskannya, dari data Kemendagri, hampir 85 persen APBD kabupaten/kota tergantung dari dana transfer pusat dan hanya 15 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menyokong APBD.
“Hingga saat ini Saya melihat Pemko Medan masih belum mandiri dalam keuangan, karena masih bergantung kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat,” ucapnya.
Kondisi ini, menurut Politisi Muda ini, harus menjadi perhatian agar Pemko Medan kreatif dalam upaya peningkatan PAD dari berbagai sektor agar bisa mandiri dalam keuangan. “Kondisi saat ini harusnya mampu memacu Pemko Medan lebih kratif dan inovatif dalam menciptakan peluang-pluang yang ada,” jelasnya.
Politisi yang akrab disapa ‘Anak Sunge’ ini mengatakan, dalam menciptakan peluang dan pengembangan PAD, harusnya di era digital ini Pemko Medan memanfaatkan teknologi informasi untuk keterbukaan dan kemudahan perencanaan, pengawasan, dan penggunaan APBD lewat e-budgeting, e-katalog dan e-controlling.
“Jika menggunakan cara lama, Saya menilai celah korupsi atau penyalahgunaan anggaran karena tidak transparan akan terbuka lebar. Bahkan sangat mungkin kebocoran-kebocoran PAD juga tidak bisa terdeteksi,” pungkasnya.(red/Is)
