JELAJAHNEWS.ID – Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Medan diduga turut serta membagi-bagi uang untuk memenangkan salah seorang calon legislatif (caleg) PDIP berinisial WHS Dapil 1 Deliserdang. Informasi yang dihimpun, oknum PNS tersebut menjabat sebagai kepala seksi.
Sebelumnya, beredar pengakuan caleg PDIP berinisial WHS yang mengaku ditipu oknum PPK sebesar Rp750 juta untuk “belanja suara” demi mendapatkan kursi di DPRD Deliserdang.
Aktivis Jaringan Pergerakan Masyarakat Arus Bawah Eko Sarjono Lase SSos mengungkapkan dirinya menerima informasi bahwa oknum PNS itu diduga turut serta membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat di Dapil 1 Deliserdang demi memenangkan Caleg PDIP WHS yang belakangan diketahui sebagai istrinya. Apalagi uang itu tidak sedikit.
“Saya dapat informasi bahwa oknum PNS ini merupakan suami dari Caleg PDIP WHS. Padahalkan sebagai PNS di Pemko Medan dia dituntut netral sebagaimana perintah Undang-Undang ASN,” katanya.
Eko menegaskan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan semua bukti keterlibatan oknum PNS tersebut dan pada waktunya akan segera melakukan aksi demo besar-besaran ke kantor Wali Kota Medan untuk meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution mengevaluasi oknum PNS tersebut.
“Kita sedang mengumpulkan bukti dan pada waktunya akan melakukan aksi demo besar-besaran meminta Bobby Nasution memecat oknum PNS tersebut,” ucap Eko.
Eko mengatakan PDIP Sumut sudah seharusnya merespon tindak tanduk caleg PDIP WHS atas pernyataannya yang secara terang-terangan di media mengaku melakukan money politik.
“Apa yang dilakukan WHS ini sangat merugikan PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2024,” terangnya.
Di sisi lain Eko menegaskan, sudah sepantasnya caleg berinisial WHS ini kalah di Pileg 2024. Karena jika pernyataannya benar melakukan money politik dengan niat belanja suara lewat PPK maka sosok WHS ini akan menjadi cikal bakal menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi.
Oknum PNS tersebut yang dikonfirmasi wartawab soal keterlibatannya membagi-bagikan uang untuk memenangkan istrinya mengaku tidak terlibat apapun soal itu, mengingat dirinya terikat sumpah dan janji sebagai PNS agar tidak terlibat dalam politik.
“Kami PNS diminta tetap netral sebagaimana yang diatur UU PNS. Barangkali abang pun paham betul soal itu. Manalah mungkin saya mempertaruhkan jabatan saya,” ungkapnya.
Dia menyarankan agar persoalan itu dikonfirmasi saja langsung ke oknum caleg dimaksud.
“Konfirmasi aja langsung ke calegnya bang. Janganlah saya dibawa-bawa. Karena saya tidak tahu apapun soal itu. Sekalipun dia (caleg) itu istri saya. Konfirmasi aja ke dia,” katanya mengklarifikasi.
Sementara Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Deliserdang Edison Tamba mengingatkan awak media untuk melakukan investigasi lebih jauh terkait pemberitaan oknum PPK menerima sejumlah uang yang diungkap caleg PDIP WHS.
Jangan sampai, kata Edison Tamba yang akrab disapa Edoy, para media dimanfaatkan untuk membela orang-orang yang justru melakukan praktek-praktek money politik.
“Tugas media memberikan informasi yang berimbang bukan berpihak pada yang melakukan praktek-praktek money politik. Jadi kawan-kawan media itu harus berpihak kepada kebenaran,” tegasnya.
Karena itu, Edoy mengharapkan para awak media khususnya di kawasan Deliserdang untuk terlebih dahulu mencari akar dari persoalan setiap kali melakukan peliputan sebelum dipublikasikan ke masyarakat, sehingga berita yang terbit berimbang dan mencerdaskan masyarakat.(jn/**)
