JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah pusat dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam mengatur pembatasan akses media sosial bagi pelajar, menyusul meningkatnya kekhawatiran mengenai paparan konten berbahaya di dunia digital.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, merespons rencana Pemprov DKI yang tengah menyiapkan kebijakan pembatasan akses platform digital bagi siswa.
Menurut Aziz, pembatasan tersebut penting dilakukan untuk memutus akses terhadap konten radikal, seiring mencuatnya kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga berkaitan dengan paparan konten ekstrem di internet.
"Bukan hanya ekstremisme, tetapi juga pornografi dan materi sensitif terkait agama harus dibatasi. Saya sangat mendukung langkah ini," ujarnya, Kamis (20/11).
Aziz menilai upaya pembatasan di tingkat daerah tidak cukup kuat tanpa regulasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia menyebut sejumlah negara telah menerapkan mekanisme pembatasan digital untuk melindungi anak di bawah umur dari konten berisiko.
"Ini menyangkut masa depan generasi muda. Negara harus hadir," tegasnya.
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik