JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah pusat dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam mengatur pembatasan akses media sosial bagi pelajar, menyusul meningkatnya kekhawatiran mengenai paparan konten berbahaya di dunia digital.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, merespons rencana Pemprov DKI yang tengah menyiapkan kebijakan pembatasan akses platform digital bagi siswa.
Menurut Aziz, pembatasan tersebut penting dilakukan untuk memutus akses terhadap konten radikal, seiring mencuatnya kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga berkaitan dengan paparan konten ekstrem di internet.
"Bukan hanya ekstremisme, tetapi juga pornografi dan materi sensitif terkait agama harus dibatasi. Saya sangat mendukung langkah ini," ujarnya, Kamis (20/11).
Aziz menilai upaya pembatasan di tingkat daerah tidak cukup kuat tanpa regulasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia menyebut sejumlah negara telah menerapkan mekanisme pembatasan digital untuk melindungi anak di bawah umur dari konten berisiko.
"Ini menyangkut masa depan generasi muda. Negara harus hadir," tegasnya.
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu kini telah mengo
Olahraga
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan
Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah