JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah pusat dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam mengatur pembatasan akses media sosial bagi pelajar, menyusul meningkatnya kekhawatiran mengenai paparan konten berbahaya di dunia digital.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, merespons rencana Pemprov DKI yang tengah menyiapkan kebijakan pembatasan akses platform digital bagi siswa.
Menurut Aziz, pembatasan tersebut penting dilakukan untuk memutus akses terhadap konten radikal, seiring mencuatnya kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga berkaitan dengan paparan konten ekstrem di internet.
"Bukan hanya ekstremisme, tetapi juga pornografi dan materi sensitif terkait agama harus dibatasi. Saya sangat mendukung langkah ini," ujarnya, Kamis (20/11).
Aziz menilai upaya pembatasan di tingkat daerah tidak cukup kuat tanpa regulasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia menyebut sejumlah negara telah menerapkan mekanisme pembatasan digital untuk melindungi anak di bawah umur dari konten berisiko.
"Ini menyangkut masa depan generasi muda. Negara harus hadir," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
