JELAJAHNEWS.ID, JAKARTA – Kapolda dan Pangdam yang di nilai lalai dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerahnya masing-masing akan diberi sanksi.
Dimana sanksi tersebut ialah dicopot dari jabatannya. Sebagaimana hal itu ditegaskan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas tentang Pengendalian Karhutla di Istana Negara, kemarin.
“Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik. Saya kira kita masih ingat semua, kalau ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, diganti. Meski saya baru perintah ke Panglima dan Kapori saat itu, baru 2 kali,” tegas Jokowi.
Meski saat ini musim hujan dan ada bencana banjir, sebut Jokowi, namun pencegahan karhutla harus tetap harus dilakukan. Dirinya pun mengingatkan semua pihak terkait atas kesiapan dalam menghadapi karhutla bisa dilakukan dengan detail dan matang.
“Saya ingin mengingatkan kita semua meskipun kita tengah menghadapi bencana banjir di dan tanah longsor di beberapa daerah, tapi kesiapan untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendor. Kita harapkan rencana pencegahan yang detail dan matang, sinergi yang kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif, karena berdasarkan laporan BMKG tahun 2021,” ucapnya.
Ia kemudian mencontohkan seperti kebakaran yang terjadi di Riau dan Kalimantan Barat sejak Januari lalu. Oleh karenanya, Jokowi meminta atensi dari kedua Gubernur di daerah tersebut.
“Riau menetapkan status bencana darurat tertahap bencana kebakaran hutan dan lahan, ini bagus bersiap. Jangan sampai nanti administrasinya, payung hukum belum siap, kebakaran sudah besar. Mau melakukan sesuatu tidak ada payung hukum, saya kira gubernur Riau benar,” tegasnya.
Sementara untuk daerah lainnya seperti Sumatera dan Sulawesi, Jokowi pun mengingatkan untuk selalu waspada akan musim kemarau yang rawan kebakaran.
“Puncaknya Agustus dan September kita harus tahu puncaknya kapan. Sehingga persiapannya, apa dimulai dari sekarang. Planning disiapkan, organisasi di cek betul sudah bekerja atau tidak. Pada saat betul-betul panas, kita sudah siap semuanya,” pungkas Jokowi. (lpc)
