MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mulai mengarahkan fokus mereka ke bank-bank daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Bank daerah diminta harus mampu menjadi stimulus kebangkitan perekonomian di daerah-daerah termasuk Sumatera Utara (Sumut) dengan tata kelola yang baik. Mewujudkan hal tersebut, KPK bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ini disambut baik oleh Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu), Musa Rajekshah (Ijeck).
Turut serta dalam rapat tersebut Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut Muchammad Budi Utomo dan para Kepala Cabang Bank Sumut se-Sumut. Ijeck pun optimis dengan pendampingan yang dilakukan KPK dan OJK, Bank Sumut bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi stimulus kebangkitan perekonomian daerah.
“Bank Sumut sudah banyak memberikan kegiatan perbankan untuk pembangunan Sumut dan terus semakin baik. Dengan adanya pendampingan dan arahan dari KPK dan OJK, kita tentu optimis Bank Sumut akan lebih cepat perkembangannya, yang berimbas kepada PAD, bukan hanya Pemerintah Provinsi, tetapi juga Kabupaten/Kota,” kata Ijeck saat membuka rapat daring dengan KPK, OJK, Bank Sumut dan kepala daerah di Rumah Dinas Wagubsu, Selasa (30/6/2020).
Ijeck juga meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota agar memaksimalkan penggunaan Bank Sumut untuk berbagai kegiatan perbankan seperti kas daerah, penyaluran bantuan dan lainnya. Menurutnya dengan begitu Bank Sumut akan lebih cepat berkembang.
“Kami Pemerintah Provinsi meminta Pemkab/Pemko untuk menggunakan Bank Sumut dalam semua kegiatan perbankan. Itu akan meningkatkan deviden pemegang saham. Siapa pemegang sahamnya, ya kita semua, Pemprov, Pemkab/Pemko yang akhirnya akan meningkatkan PAD kita sendiri. Besarkanlah bank kita ini,” tambahnya.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua mewanti-wanti komisaris dan direksi Bank Sumut untuk menjauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan begitu, Bank Sumut akan lebih baik dan mampu meningkatkan perekonomian daerah di masa sulit seperti saat ini.
“Kita sudah tahu modus-modus KKN yang dilakukan BUMD-BUMD, dan yang paling rawan saat ini adalah gratifikasi. Kepada direksi, komisaris, kepala cabang bila melihat ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada segera lapor ke kami. Kita melakukan ini semua untuk mengoptimalisasi BUMD dalam hal ini Bank Sumut,” kata Maruli saat rapat daring.
Menurut laporan, kata Maruli, Bank Sumut sudah bekerja dengan baik dalam dua tahun terakhir, tercatat kinerja Bank Sumut hingga 2018 ada pertumbuhan aset 3,01% dengan laba bersih Rp5,83 triliun. Dan dengan memaksimalkan sistem online untuk pajak dia yakin perekonomian Sumut akan lebih cepat tumbuh.
“Bank Sumut sudah memiliki teknologi untuk sistem pencatatan pajak secara online, Pemprovsu sudah mengimplementasikan itu, tetapi belum maksimal. Kita harus maksimalkan ini karena teknologi ini sudah terbukti bisa meningkatkan PAD, mengurangi kecurangan pajak. Di Sorong, Papua, peningkatan perolehan pajak mereka meningkat 100 % setelah memaksimalkan alat pencatatan pajak hotel, kafe dan tempat-tempat usaha lainnya,” tegasnya.
Kepala OJK Regional V Sumbagut, Yusuf Ansori mengatakan pihaknya akan membantu segala upaya untuk peningkatan perekonomian daerah.
“Tugas kita mendukung pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian dan juga melindungi konsumen. Kita akan dukung upaya Pemprov Sumut dan juga KPK untuk meningkatkan PAD dan menjadikan Bank Sumut sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi Sumut. Saya harap ini segera tercapai agar ekonomi kita segera pulih setelah mendapat tantangan dari Covid-19,” terang Yusuf. (IP)
