JELAJAHNEWS.ID, MEDAN – Komisi IV DPRD Medan minta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan agar lebih fokus dan memprioritas penanganan kebersihan ketimbang pengadaan taman di kota Medan. Kondisi kauangan Pemko Medan yang menipis diharapkan DKP melakukan skala prioritas.
“Kita sarankan DKP menjalankan skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana kebersihan. Karena masalah penanganan sampah masih saja persoalan utama di kota Medan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Paul MA Simanjuntak saat kunjungan kerja di kantor DKP Kota Medan, Selasa (21/7/2020). Kunjungan tersebut didampingi anggota Komisi Hendra DS, Antonius D Tumanggor, Daniel Pinem, Renville Napitupulu, David Roni Ganda Sinaga, Sukamto dan Dedy Akhsyari Nasution bersama staf Gina Lubis, Zulfikar serta Pratama. Rombongan dewan diterima Kadis Kebersihan dan Pertamanan M Husni bersama stafnya.
Dikatakan Paul, dengan memaksimalkan pelayanan kebersihan selain memperindah kota Medan juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Wajib Retribusi Sampah (WRS). “Jika pelayanan kebersihan bagus, warga tidak akan keberatan bayar retribusi, bahkan akan menambah jumlah warga WRS,” sebut Paul asal politisi PDIP itu.
Ditambahkan, masalah kebersihan merupakan tanggungjawab Pemko di kota Medan. Namun untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran masalah hak dan kewajiban kepada masyarakat.
Sorotan yang sama juga dilontarkan Sukamto, politisi asal PAN ini mengingatkan DKP supaya rutin melakukan perawatan pohon yang ada di kota Medan. Perawatan itu seperti, pemangkasan dahan dan rating pohon, pembersihan benalu/parasit dari batang pohon serta pemangkasan pohon dan dahan yang kering serta keropos.
“Sering kita dapati pohon tumbang karena menimpa pengguna jalan karena batang pohon yang keropos tidak ada perawatan. Ke depan hal itu kita harapkan tidak terulang lagi,” pinta Sukamto.
Sementara itu anggota dewan lainnya Hendra DS mendorong pihak DKP supaya bekerja maksimal menggali potensi PAD. DKP dituntut mampu meningkatkan PAD namun tetap memprioritaskan pelayanan publik.
Sedangkan anggota dewan David Roni Ganda Sinaga mengharapkan agar DKP tetap mengupayakan soal penanganan kebersihan di lingkungan warga.
“Tuntutan kesadaran masalah kebersihan harus diimbangi penyediaan sarana dan prasarana. DKP harus transparan soal kebutuhan dan penggunaan anggaran menangani kebersihan. Sehingga DPRD dapat mendukung perlunya penambahan anggaran,” sebut David asal politisi muda PDIP itu.
Sebelumnya Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan M Husni memaparkan, untuk Tahun 2020 pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 607 Miliar. Namun setelah dilakukan refocusing anggaran untk penangan Covid 19 menurun menjadi Rp 506 Miliar.
“Anggaran sisa refocusing Rp 506 diperuntukkan penanggulangan beban rutin. Itu sudah termasuk gaji petugas kebersihan sebanyak 2.454 orang,” terang Husni.
Dikatakan Husni, untuk tenaga kebersihan jumlah tersebut masih tetap saja kurang. Karena dengan panjang ruas jalan di kota Medan sekitar 3.200 km, idealnya dikerjakan petugas kebersihan 2 km/orang.
Sedangkan untuk keberadaan becak sampah yang saat ini 520 unit untuk melayani 2.100 lingkungan tetap saja kurang. Begitu juga dengan moda angkutan saat dengan jumlah 350 unit dinilai masih kurang serta butuh penambahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).(Is)
