JELAJAHNEWS.ID, MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengutarakan rencana penggunaan berupa aplikasi E-Rekap dalam upaya penyederhanaan terhadap sistem rekapitulasi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020.
“E-Rekap sudah dalam pembahasan serius ditingkat KPU RI dan penggiat pemilu serta Komisi II DPR RI. KPU RI dan kami menginginkan ada penyederhanaan dalam sistem rekapitulasi nanti,” kata Ketua KPU Kota Medan, Agussyah R Damanik melalui Rinaldi Khair dari Divisi Tehnis KPU Medan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Medan, Selasa (21/07/2020).
Hadir anggota KPU Medan lainnya Nana Miranti dan Sekretaris KPU Medan Nirwan. Rinaldi menjelaskan, penyederhanaan dimaksud ketika sudah dihitung di plano, selanjutnya hasil plano di screenshot.
“Nah, petugas kita kemudian mengirim langsung screenshot tadi ke bank data atau sistem yang sudah disiapkan,” terangnya.
Artinya, sebutnya, akan ada penyederhanaan salinan C1 yang selama ini dinilai menjadi masalah.
Sebelumnya, Ketua KPU Kota Medan, Agussyah R Damanik mengatakan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 disertai adanya wabah pandemi covid-19 mengharuskan KPU Medan mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp69 miliar ditambah sebesar Rp35 miliar dari KPU pusat.
“Menghadapi pandemi covid-19 ini anggaran kita di cover juga di nasional,” ungkapnya.
Anggaran tersebut jelas Agussyah, untuk kelengkapan alat pelindung diri (APD).”APD Ini memang harus disiapkan, kalau nggak kami tak mau jalan,” tegasnya
Diketahui, untuk kelengkapan APD tercatat ada sebesar Rp27 miliar dari alokasi total Rp69 miliar yang sudah direalisasikan Pemko Medan tersebut. Sedangkan dari KPU RI baru Rp7,8 miliar dari kebutuhan Rp35 miliar.”kita berharap dana ini tak macet, agar seluruh tahapan bisa berjalan,” sebutnya.
Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong mewakili anggota komisi I yakni Habibullah Sinuraya, Parlindungan Sipahutar, Abdul Latif, Mulia Asri Rambe dan Abdul Rani berharap KPU Kota Medan dapat bekerja dengan baik.
“Karena kalau KPU (Medan) bekerja dengan baik, maka kita yakin akan lahir pemimpin atau Walikota-Wakil Walikota di Pilkada 2020 yang kredibel, beraktivitas, diakui, jujur dan aman tentunya,” serunya.(Is)