Perluas Dukungan untuk Ekosistem Transaksi Kampus, BTN Luncurkan 9.800 KTM Co-Branding USU
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Langkah ini merupakan wujud komitmen BBPOM di Medan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BBPOM di Medan, Martin Suhendri, dalam siaran pers yang dirilis pada Selasa (20/5/2025) di Medan.
Dalam maklumat pelayanan yang dikeluarkan, BBPOM di Medan menyatakan:
“Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.”
Sembilan jenis layanan publik yang disampaikan dalam forum tersebut meliputi:
Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan
Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan
Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)
Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik
Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
Pengujian Obat dan Makanan
Layanan informasi dan pengaduan terkait obat dan makanan
Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPOR atau datang langsung ke kantor BBPOM di Medan. BBPOM juga menyediakan layanan kontak sebagai berikut:
Layanan informasi umum: 0811-605-33
Layanan sertifikasi: 0813-7092-1144
Layanan pengujian: 0813-9680-440
Alur pengaduan mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur), di mana masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi secara langsung atau melalui WhatsApp kepada petugas Infokom. Petugas kemudian akan memeriksa ketersediaan jawaban dan berkoordinasi dengan unit terkait apabila diperlukan.
Jam operasional layanan BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:
Senin – Kamis: 08.00 – 16.30 WIB
Jumat: 08.00 – 16.00 WIB
Sabtu dan Minggu: libur
Pada tahun 2024, BBPOM di Medan menerima dua pengaduan, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan Service Level Agreement (SLA).
Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan, BBPOM di Medan juga telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, mengetahui kebutuhan dan harapan pengguna layanan, serta menjadi dasar untuk inovasi dan perbaikan layanan publik.
Hasil survei menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di BBPOM Medan selama periode Januari–Desember 2024 berada pada kategori “Sangat Memuaskan.”(jns/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik