MEDAN – Guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mendorong 23 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada segera merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada penyelenggara Pilkada di daerah.
Meski seluruhnya dinyatakan siap melaksanakan Pilkada, namun masih ada beberapa kendala seperti realisasi NPHD kepada KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan daerah di Sumut. Hasilnya, ketika pertemuan di Rakor Kesiapan Pelaksaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dihadiri Mendagri, Tito Karnavian dan Menkopolhukam, Mahfud MD di Grand Aston City Hall beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa pencairan NPHD untuk KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan sebagian besar sudah terealisasi.
“Setelah mendapat informasi tersebut kita langsung berkoordinasi dengan kepala daerah agar segera merealisasikan NPHD, sehingga Pilkada 2020 bisa berjalan lancar. Dan saat rapat ini para kepala daerah yang realisasinya masih rendah juga berkomitmen akan segera mencairkannya,” kata Edy usai rakor.
Edy juga menekankan agar Pilkada di Sumut kali ini benar-benar menjadi pesta demokrasi untuk rakyat. Edy Rahmayadi tidak ingin Pilkada malah membuat daerah-daerah di Sumut mencekam.
“Saya ingin pesta demokrasi ini benar-benar menjadi pesta untuk rakyat. Bukan malah membuat kondisi daerah penyelenggaranya menjadi mencekam baik karena keamanan juga karena Covid-19,” sebutnya.
Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan saat ini hanya sebagian kecil daerah di Sumut yang belum mencairkan NPHD untuk KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan, seperti Mandailing Natal dan Samosir. Walau begitu usai Rakor yang dihadiri 23 kepala daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada berkomitmen untuk segera merealisasikan NPHD.
“Sebelum kesini, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Edy lewat telepon terkait ‘rapor merah’ ini dan langsung direspons beliau. Pak Edy langsung koordinasi dengan kepala-kepala daerah dan hasilnya langsung terlihat,” kata Tito, saat memberikan sambutan.
Tito mengingatkan Kepala Daerah agar menyelesaikan pencairan NPHD paling lambat minggu depan. Hal ini dikarenakan 15 Juli 2020, petugas KPUD mulai pemutakhiran data yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Pemda yang realisasinya belum 100% paling lambat minggu depan untuk pencairan, karena 15 Juli sudah mulai pemutakhiran data door to door. Dan kabar baiknya Madina dan Samosir berkomitmen menyelesaikannya 7 Juli. Ini untuk pengamanan, operasional dan proteksi petugas KPUD terhadap Covid-19,” pungkas Tito.
Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan, Sumut siap untuk melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Mahfud menekankan agar masyarakat Sumut menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mendapat pemimpin daerah yang baik.
“Semua daerah sudah siap melaksanakan Pilkada, jadi nanti tidak ada lagi masalah yang berarti. Saya harap masyarakat menjunjung tinggi demokrasi dan mendapat pemimpin yang amanah,” ujarnya.
Ketua DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan agar Pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Pilkada kali ini berbeda, dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada 105 juta orang dan 3 juta penyelenggara Pilkada 2020, jadi kita harus serius soal protokol kesehatan,” tegas Doli.
Sebelumnya, Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin menyampaikan Sumut siap melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang dan akan melakukan rapid test kepada 19.250 petugas pemutakhiran data. Disebutkannya, persentase pencairan anggaran Pilkada secara umum tidak mempengaruhi pelaksanaan.
“Di awal sempat ada persoalan anggaran di beberapa kabupaten/kota, karena anggaran itu dihibahkan Kabupaten/Kota tidak sesuai harapan yang diminta KPU. Tetapi sejauh ini tidak menghambat tahapan pelaksanaan Pilkada,” jelas Herdensi.
Tentang NPHD, Herdensi memaparkan, jumlah keseluruhan NPHD dari 23 Kabupaten/Kota sebesar Rp.655.676.483.343.
“Jadi jumlah tersebut yang sudah dicairkan sebanyak Rp.281.518.999.303,” ungkapnya.
Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung mengatakan seluruh tahapan yang sudah berjalan, hampir tidak ada kendala berarti. Meskipun diakuinya ada beberapa daerah yang perlu percepatan.
“Ini kan baru 30% tahapan berjalan. Pada umumnya uang di NPHD itu sudah 44% secara rata-rata. Hanya ada beberapa daerah yang belum sampai 40%, itu yang kita dorong untuk percepatannya,” jelas Basarin. (IP)
