JELAJAHNEWS.ID – Menjelang perayaan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), inflasi di Sumatera Utara (Sumut) relatif terkendali. Begitu pula dengan ketersediaan sejumlah bahan pangan di Sumut pun dipastikan aman.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin pada High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (21/12/2023).
“Sesuai dengan perkembangan saat ini inflasi di Sumut masih terkendali, pasokan kebutuhan pokok dalam rangka menghadapi Nataru tersedia cukup, Insya Allah, tidak terjadi kendala,” kata Hassanudin.
Secara year on year (YoY), angka inflasi di Sumut saat ini berada pada angka 3,2%. Dikatakan Hassanudin, komoditas cabai merah merupakan penyumbang inflasi tertinggi pada November 2023. Selain itu harga beras dan gula pasir turut diwaspadai, lantaran memiliki tendensi peningkatan harga pada Nataru.
Untuk itu, katanya, ada beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan. Di antaranya pelaksanaan program-program pengendalian inflasi dan koordinasi yang erat antara wilayah sentra produksi dan kota-kota basis konsumsi, dalam memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di Sumut. Juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja dengan bijak.
Selain itu, sepanjang tahun 2023, TPID Sumut telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengendalikan inflasi. Di antaranya kegiatan operasi pasar, sidak pasar, hingga memperkuat sinergi dengan seluruh pihak se-Sumut.
“Kita patut berbangga bahwa kerja keras kita selama ini membuahkan hasil, dimana kegiatan gerakan pangan murah dan operasi pasar yang telah dijalankan terbukti berdampak pada penurunan laju inflasi volatile food di lima kota indeks harga konsumen (IHK),” kata Hassanudin.
Ke depan, intensifikasi pelaksanaan gerakan pangan murah dan perluasan jenis komoditas yang dijual menjadi hal yang sangat penting dalam pengendalian inflasi 2024. Selain itu, Hassanudin juga meminta pihak terkait untuk memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai gerakan pangan murah.
Hassanudin juga mengatakan pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menambah kota IHK dari yang semula lima menjadi delapan daerah. Adapun daerah IHK yang ditambah BPS yakni Deliserdang, Karo dan Labuhanbatu.
“Maka saya mengimbau agar program-program kerja TPID Sumut di tahun depan turut mempertimbangkan tambahan ketiga kota IHK tersebut dalam rangka menjaga inflasi gabungan delapan daerah di Sumut tetap dalam sasaran inflasi yang baru,” kata Hassanudin.
Untuk menjaga inflasi dan kestabilan harga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut IGP Wira Kusuma merekomendasikan untuk langkah jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek, Wira merekomendasikan upaya pengendalian inflasi difokuskan pada implementasi sistem deteksi dini, optimalisasi pasar murah, perluasan serta intensifikasi kerja sama antardaerah, hingga pengendalian ekspektasi masyarakat melalui komunikasi yang efektif.(jns/**)
