MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengajak insan pers untuk terus mengawal Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk bekerja sesuai target.
Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahmi dengan insan pers dilingkungan Pemprovsu, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Selasa (30/6/2020). Edy pun menyontohkan target di bidang pangan. Saat ini ada produksi pangan yang defisit dan surplus. Bahan pangan surplus diantaranya beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, dan telur.
Sementara bahan yang defisit yakni bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging sapi atau kambing. Kedepan, bahan pangan yang defisit diharapkan surplus untuk mencukupi kebutuhan daerah maupun daerah lain. Untuk itu, hal yang ditargetkan tersebut diharapkan dipantau oleh pers, apakah tercapai atau tidak.
“Target harus tercapai, wartawan perlu memantau target (Pemprovsu) tercapai atau tidak. Kalau target tercapai masyarakat sejahtera. Kalau ada yang tak benar, pers yang mengawal. Berikan informasi yang benar dan jujur kepada rakyat,” sebut Edy.
Ia juga meminta insan pers agar memberikan pendapatnya mengenai penanganan pandemi Covid-19. Sebab, selama ini dirinya juga telah meminta pendapat dari berbagai unsur masyarakat. Pada dasarnya, kata Edy, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan dan kontribusi setiap masyarakat termasuk pers.
“Saya ingin pendapat. Saya ingin tahu, karena saya tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa pengetahuan. Mengatasi Corona ini harus semua, tidak boleh satu persatu termasuk rakyat ini. Kalau hanya posko ini yang bekerja, rakyat juga harus berkontribusi, sampai kapanpun tidak selesai,” ujarnya.
Selain itu, Edy juga menyampaikan mengenai perkembangan draf konsep new normal. Dijelaskannya bahwa draf sudah dikirim ke Gugus Tugas Pusat dan sedang dipelajari. Draf yang dikirimkan, sebutnya, adalah hasil koreksi dan masukan dari Kabupaten/Kota. Draf juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Saya senang bottom up, tidak top down. Itulah produk (draf) saya bikin, dan saya sebar ke Kabupaten/Kota. Kita memerlukan perspektif masing-masing daerah, normal baru setelah keputusan dari Jakarta. Kabupaten/Kota sudah harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh rakyat,” katanya.
Kemudian ia juga menyontohkan konsep new normal. Misalnya di bidang pendidikan, rapid test seluruh guru, sterilisasi secara periodik, penyediaan masker dan alat pengukur suhu tubuh, pengaturan tempat duduk, dan lainnya. Di bidang ekonomi, misalnya pembatasan jam operasional, sterilisasi pasar, sosialisasi sistem pembayaran non tunai, dan lain sebagainya.
Salah satu wartawan yang hadir, Erris mengharapkan, komunikasi yang lebih baik dengan pejabat Pemprov Sumut. Lantaran pers membutuhkan data dan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat.
“Kita sebagai wartawan ingin ke depan ada komunikasi yang lebih baik dengan pejabat Pemprovsu,” kata Erris.
Wartawan lainnya, Benny Pasaribu menyampaikan hal senada. Dia mengharapkan penyampaian informasi yang berasal dari Pemprovsu harus lebih baik lagi. Menurutnya, ada informasi yang diinginkan masyarakat. Informasi tersebut haruslah terbuka, sehingga bisa disebar kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Memang informasi itu harus ter-update, kalau kita sadari informasi itu sangat penting diketahui masyarakat, dan masyarakat yang setengah-setengah mengetahui informasi akan cenderung ‘menggoreng’ informasi kemudian yang berujung fitnah dan segala macam,” ujar Benny.
Turut hadir Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, Plt.Kepala Dinas Kominfo Sumut, Irman Oemar, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dahler Lubis, Kepala Dinas Kesehatan, Alwi Mujahit Hasibuan, dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Hendra Dermawan Siregar, serta insan pers dilingkungan Pemprovsu. (IP)
