Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim Wijaya, SE, menyatakan laporan tersebut dilayangkan sebagai respons atas pernyataan Budi Arie yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan aktivitas judi online tanpa bukti yang jelas.
“Ini sebagai bentuk menjaga marwah partai. Kita minta aparat penegak hukum bertindak profesional. Kami sebagai kader partai tetap mengedepankan jalur hukum dan mengimbau agar seluruh kader tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan di luar hukum,” ujar Hasyim kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
Kepala BBHAR PDI Perjuangan Medan, Rion Arios, SH, MH, menegaskan laporan ini mengacu pada dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Pernyataan Budi Arie yang tersebar di berbagai platform media sosial seperti Facebook dan TikTok kami nilai mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dugaan ini menyebut PDI Perjuangan terlibat melindungi situs judi online,” jelas Rion.
Turut hadir dalam pengaduan tersebut sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan, termasuk Bendahara Boydo H.K, Wakil Ketua Tumpal U. Napitupulu, Wakil Sekretaris Riana, serta sejumlah pengurus lainnya.
Pihak BBHAR berharap laporan ini segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Kami meminta institusi kepolisian tidak membiarkan perbuatan dugaan pidana seperti ini, karena bisa memicu permusuhan dan keonaran di masyarakat,” tegas Rion.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Budi Arie Setiadi maupun Kementerian Koperasi dan UKM terkait laporan ini.(jns)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
