Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim Wijaya, SE, menyatakan laporan tersebut dilayangkan sebagai respons atas pernyataan Budi Arie yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan aktivitas judi online tanpa bukti yang jelas.
“Ini sebagai bentuk menjaga marwah partai. Kita minta aparat penegak hukum bertindak profesional. Kami sebagai kader partai tetap mengedepankan jalur hukum dan mengimbau agar seluruh kader tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan di luar hukum,” ujar Hasyim kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
Kepala BBHAR PDI Perjuangan Medan, Rion Arios, SH, MH, menegaskan laporan ini mengacu pada dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Pernyataan Budi Arie yang tersebar di berbagai platform media sosial seperti Facebook dan TikTok kami nilai mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dugaan ini menyebut PDI Perjuangan terlibat melindungi situs judi online,” jelas Rion.
Turut hadir dalam pengaduan tersebut sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan, termasuk Bendahara Boydo H.K, Wakil Ketua Tumpal U. Napitupulu, Wakil Sekretaris Riana, serta sejumlah pengurus lainnya.
Pihak BBHAR berharap laporan ini segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Kami meminta institusi kepolisian tidak membiarkan perbuatan dugaan pidana seperti ini, karena bisa memicu permusuhan dan keonaran di masyarakat,” tegas Rion.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Budi Arie Setiadi maupun Kementerian Koperasi dan UKM terkait laporan ini.(jns)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik