"Pada pagi hari ini, sekitar pukul 10.00 WIB, telah dilakukan serah terima hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara PT Taspen," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).
Hasil perhitungan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK, I Nyoman Wara, kepada KPK. Asep menegaskan, penyidikan telah tuntas dan berkas perkara segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk proses persidangan.
"Artinya, penanganan perkara PT Taspen di tahap penyidikan sudah selesai. Tinggal kita limpahkan ke penuntutan dan segera disidangkan," lanjut Asep.
Saat awal penyidikan, kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 200 miliar. Namun setelah audit mendalam, BPK menetapkan angka final kerugian mencapai Rp 1 triliun.
"Awalnya estimasi Rp 200 miliar, setelah dihitung final menjadi Rp 1 triliun," ungkap Asep.
Sementara itu, I Nyoman Wara menyatakan, pemeriksaan BPK atas permintaan KPK menemukan adanya penyimpangan dalam proses investasi PT Taspen yang berindikasi pidana dan mengakibatkan kerugian negara.
"Dari hasil pemeriksaan BPK, ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1 triliun," kata Nyoman.
Dalam perkara ini, KPK telah menahan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih, yang diduga terlibat dalam penempatan dana investasi senilai Rp 1 triliun secara melawan hukum. Selain itu, KPK juga menahan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto (EHP).
"Atas penempatan dana Rp 1 triliun pada RD I-Next G2 yang dikelola PT IIM, ditemukan adanya keuntungan yang dinikmati oleh beberapa pihak," jelas Asep dalam konferensi pers sebelumnya, Rabu (8/1).
Kosasih diduga merugikan negara Rp 200 miliar melalui mekanisme penempatan investasi tersebut.(**/ic)
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Ke
Hukum
Pelarian Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas Bank BNI Unit Aek Nabara, Cabang Rantauprapat, yang diduga menggelapkan dana jemaat gerej
Peristiwa