DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
BELAWAN – Kasus kematian yang menimpa diduga karyawan PT DKM (Duwifa Kharisma Mitra), Denny (30) warga Kampung Kurnia Belawan, ketika bekerja menjadi sorotan publik. Ditemukan korban meninggal dengan kondisi tidak mengunakan Alat Pengaman Diri (APD), Senin(27/4/2020).
“Dalam hal ini, Pihak Kepolisian harus mengusut tuntas kematian karyawan PT DKM. Proses hukum harus tetap berjalan walaupun telah ada perdamaian dengan pihak keluarga,” ungkap Harianto Ginting SH selaku Tim Hukum PIQ and Associates di Medan.
Dikatakan Harianto, seharusnya PT DKM terlebih dahulu menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menjamin buruh yang bekerja, sehingga semua pekerja dapat terselamatkan dari hal-hal yang mengancam terjadinya kecelakaan yang merenggut jiwa manusia.
“Kita menduga kalau perusahaan tempat korban bekerja tak menerapkan K3, sesuai aturan Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) sehingga PT DKM dapat dituntut secara hukum karena kelalaiannya,” ujar Harianto Ginting SH.
Sesuai dengan UU No.1 tahun 1970 dan UU 13 tahun 2003 tentang keselamatan kerja, dan UU no.23 tahun 2003 tentang APD. Diduga PT DKM dengan jelas tak ada memberikan K3 kepada pekerja sehingga perusahaan bongkar muat pelabuhan ini tidak memberikan jaminan rasa aman dan telah mengorbankan jiwa manusia.
“Secara hukum jelas PT DKM disinyalir dengan sengaja mengorbankan pekerjanya. Sehingga pimpinan perusahaan bongkar muat peti kemas tersebut, harus diseret ke depan pengadilan,” tegas Arianto Ginting SH yang juga pemerhati buruh.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, terjadinya kecelakaan kerja di lokasi PT Jumat (3/4) sore, sehingga menewaskan seorang pekerja bernama Deny dengan isi perutnya keluar sedangkan Ghozali dilarikan ke rumahsakit Columbia Medan akibat luka berat.
Upaya konfirmasi dengan Human Resource Development(HRD) PT DKM belum menuai hasil. Menurut keterangan sekuritinya, HRD sedang sibuk mengurusi korban.
Konfirmasi kepada Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan terkait perkembangan kasus tewasnya karyawan PT DKM belum mendapat respon.(Rafli)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik