Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JABAR - Menanggapi tulisan yang dibuat Sri Bintang Pamungkas, Ketua Yayasan Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia (YKABI) Daniel Edward Suhendra, SE, sangat menyayangkan proses peradilan pidana narkotika yang terjadi di seluruh Indonesia. Sidangnya seperti main-main tetapi hukuman yang di dapat oleh terpidana Narkotika bukan Main!, Hukuman tidak lagi memikirkan dampak yang terjadi ke kehidupan sosial korban peradilan narkotika, it’s only checking the boxes.
\"Jangan dikesampingkan bahwa banyak anak bangsa yang kehilangan orang tua karena harus menjalani hukuman hasil persidangan itu. Pada hakikatnya pengguna narkotika hanya merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain,\" ungkap Daniel, Senin(20/4/2020).
Belum lagi pengguna narkotika di bawah umur, banyak yang menjalani proses dari mulai upaya paksa penyidikan, berupa penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat hingga proses persidangan dan putusan, semua dijalani layaknya orang dewasa. Hukuman yang diberikan juga tidak mempertimbangkan bahwa pengguna di bawah umur tersebut menjadi putus sekolah karena harus menjalani hukuman pidana.
“Kami sangat menyayangkan penegakan hukum kasus narkotika masih tebang pilih,\" kata Ketua Pengawas YKABI Wan Traga Duvan Baros, mengamini pernyataan Sri Bintang Pamungkas dan Daniel Edward Suhendra, SE.
Ia mengatakan bahwa penegakan hukum kasus narkotika tajam ke bawah tumpul ke atas. Hanya orang yang memiliki uang dan koneksi yang akan mendapatkan keistimewaan rehabilitasi atau hukuman lebih ringan dari orang yang kurang atau tidak memiliki uang.
Disebutkan, kasus yang menimpa HHY, putri Sri Bintang Pamungkas juga menjadi perhatiannya karena sampai saat ini, hukuman yang dijatuhkan tidak melalui proses yang transparan.\"Faktanya, barang bukti berupa alat hisap atau cangklong yang ada pada HHY tidak memenuhi persyaratan untuk di adili. Sedangkan alat bukti yang berupa laporan dari tersangka lain, tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya, karena tidak ada rekaman percakapan atau saling bertukar pesan antara HHY dan tersangka lain tersebut mengenai pemindahtanganan narkotika. Di mana implementasi asas praduga tak bersalah ?\"ungkap Wan Traga.
Wan Traga yang juga pernah merehabilitasi HHY di mana HHY juga menjadi staf rehabilitasi di Rumah Cemara, Bandung, sangat menyayangkan jika kasus HHY ini di kait-kaitkan dengan kepentingan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Menurut kami, HHY hanya korban dari peredaran narkotika bukan pelaku peredaran narkotika. Oleh karena itu, kami mendesak Majelis Hakim untuk dapat berlaku adil terhadap kasus yang menimpa HHY untuk segera mendapatkan haknya direhabilitasi.
\"Kemana kami para korban narkotika mencari keadilan? Apakah kami tidak layak mendapat kesempatan seperti artis-artis, para pejabat atau anak pejabat yang tertangkap langsung kemudian dikirim ke rehabilitasi? Hal ini mencederai asas Equality Before the Law,\" tambahnya.
Untuk diketahui,HHY sebagai salah satu contoh kasus korban narkotika yang sudah berjalan hampir 7 bulan namun belum ada putusan hukum sampai siaran pers ini dibuat.\"Kami akan terus melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap kasus yang menimpa HHY,\" Ketua Pengawas YKABI.
Perlu diketahui bahwa saat ini HHY secara fisik sedang sakit di Rutan Pondok Bambu. Di mana tanggung jawab negara dalam memenuhi hak sehat warga negara nya?Apakah Rutan masih dianggap tempat yang layak untuk korban narkotika?.\"Semangat Dekriminalisasi kepada pengguna Napza harus tetap di gaungkan untuk salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia,\" pungkasnya.(Red)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik