JELAJAHNEWS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin memastikan sampai saat ini memasuki tahapan Pemilu, Provinsi Sumut berada dalam kondisi yang stabil. Selain itu, keamanan dan ketenteraman umum, juga tetap terjaga hingga kini.
Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Hassanudin saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu Wilayah I di Hotel Le Polonia, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (30/11). “Sampai proses tahapan Pemilu saat ini, di Sumut berjalan dengan baik, stabilitas, keamanan, ketenteraman umum tetap terjaga hingga kini,” katanya.
Pj Gubernur menyebut pada Pesta Demokrasi 2024, Sumut memiliki posisi strategis. Sumut memiliki 33 kabupaten/kota, 455 kecamatan, 5.417 desa, dan 693 kelurahan, serta 45.875 TPS. “Jumlah pemilih kami terbesar nomor empat se-Indonesia,” katanya.
Menurut Pj Gubernur, Pesta Demokrasi tahun 2024 memiliki kompleksitas dan dinamika tertinggi dibanding Pemilu sebelumnya. “Pemilu kali ini juga agak rumit, karena dilaksanakan secara serentak dalam waktu bersamaan,” ujarnya.
Karena itu, Pj Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjaga kedamaian dan kelancaran Pemilu. Hal tersebut merupakan tanggung jawab seluruh pihak untuk menjaganya. “Pemda dan penyelenggara punya tanggung jawab agar Pemilu berlangsung aman, damai, lancar, transparan dan adil,” ujarnya.
Disampaikan juga, Rakor kali ini sangat penting dan memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan Pemilu. “Forum (Rakor) ini sangat penting, mari sama-sama mencegah pelanggaran kode etik, pelaksanaan Rakor ini memastikan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan baik dan lancar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) Heddy Lugito menyebut Pemilu sebagai ‘ibu kandung’ demokrasi. Pemilu melahirkan pemimpin bangsa selama lima tahun ke depan.
“Pemilu akan berlangsung baik, apabila dilaksanakan oleh penyelenggaraan yang baik pula,” kata Heddy.
Untuk itu, Heddy meminta para penyelenggara pemilu agar tetap menjaga integritas. “Jangan sampai ada cacat moral, cacat etika, cacat administrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.
Rakor tersebut diikuti peserta penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari Aceh, Sumut, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi. Turut hadir pada kesempatan tersebut perwakilan Forkopimda Sumut, Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus dan OPD Pemprov Sumut lainnya.(jns)
