JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya meningkatkan layanan publik dan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini disebut sebagai strategi penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membacakan Nota Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Rabu (24/9/2025). Surya hadir bersama Sekdaprov Togap Simangunsong.
Menurut Surya, fokus perubahan APBD diarahkan pada perbaikan tata kelola BUMD agar tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga hadir memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. "BUMD harus bertransformasi. Tidak cukup berorientasi pada profit, tetapi juga menjadi instrumen pelayanan publik," tegasnya.
Baca Juga:
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penerapan standar pelayanan minimal akan menjadi arah kebijakan utama pemerintah daerah dalam mendorong kinerja BUMD.
Di sisi lain, isu reforma agraria turut menjadi perhatian. Pemprov menekankan pentingnya sertifikasi tanah pertanian, terutama bagi lahan masyarakat yang belum memiliki dokumen legal. Surya menjelaskan, inventarisasi telah dilakukan BPKH dan akan diproses sesuai PP Nomor 24 Tahun 2021. "BPN diharapkan bisa memberikan hak kepemilikan kepada rakyat melalui SK Biru, khususnya bagi lahan eks HGU di kawasan hutan," katanya.
Pemprov juga sejalan dengan DPRD mengenai prioritas pelepasan HGU untuk masyarakat kecil yang belum memiliki lahan, sehingga pemanfaatannya bisa langsung dirasakan rakyat.
Selain itu, Surya menyoroti pencapaian Sumut dalam program Universal Health Coverage (UHC). Ia menyampaikan, status "Prioritas" akan resmi diluncurkan akhir bulan ini, sehingga seluruh penduduk Sumut bisa menikmati layanan berobat gratis melalui Probis yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik