JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proses seleksi rekrutmen Calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk formasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terbuka dan transparan.
"Kita akan secara transparan melakukan seleksi. Saya sudah memberikan pesan khusus kepada Kepala Dinas Gulkarmat, Pak Bayu, agar proses ini dijalankan terbuka," ujar Pramono di Kolong Tol Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).
Pramono menegaskan, transparansi menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan seleksi. Hal ini diharapkan dapat memastikan rekrutmen berjalan objektif, adil, dan bebas dari praktik yang merugikan pelamar.
Hingga penutupan pendaftaran pada Kamis pukul 16.00 WIB, jumlah pendaftar mencapai 24.405 orang. Keputusan akhir mengenai pelamar yang lolos akan ditentukan dalam rapat khusus yang dipimpin langsung oleh Gubernur, bersama Wakil Gubernur dan jajaran terkait.
"Nanti keputusan finalnya ada di rapat yang akan saya pimpin, tentunya juga dihadiri Wakil Gubernur dan pihak-pihak yang berwenang," tambah Pramono.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara, menjelaskan bahwa terdapat 1.000 formasi yang dibuka untuk PJLP Damkar tahun ini.
Persyaratan utama meliputi:
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik