Profesionalisme Kunci Utama Kinerja Pejabat DKI

JELAJAHNEWS.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penandatanganan dilakukan oleh para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemprov DKI, bertempat di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (23/6/2025).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memimpin langsung kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya profesionalisme serta kerja kolektif sebagai prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan.

“Karena saya tahu bahwa profesionalisme itulah yang membuat saudara akan bekerja dengan baik. Saya berharap profesionalisme menjadi kata kunci kita bersama untuk lima tahun ke depan,” ujar Pramono dalam sambutannya.

Ia juga menyatakan bahwa dokumen perjanjian kinerja ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi tolok ukur nyata dalam menilai komitmen, integritas, dan capaian para pejabat selama periode kerja.

“Harapan saya, mudah-mudahan ini akan membuat kerja kita bersama menjadi lebih baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono menyampaikan apresiasi atas keberhasilan seluruh jajaran Pemprov dalam menyukseskan perayaan Hari Ulang Tahun ke-498 Jakarta. Menurutnya, perayaan tahun ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.

“Semua bekerja bersama. Tidak ada satu pun figur yang menonjol karena saya percaya, kebersamaan adalah kunci utama,” ucap Pramono.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir, menjelaskan bahwa penandatanganan ini bertujuan memperkuat sistem manajemen kinerja dan memastikan para pejabat memahami arah pembangunan secara menyeluruh.

“Dokumen ini menjadi dasar agar para Pejabat Pimpinan Tinggi berkomitmen bekerja dengan tulus, ikhlas, dan memahami target serta strategi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka,” jelas Chaidir.

Secara simbolis, penandatanganan dokumen dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi, antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan, Wali Kota Jakarta Utara, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air.(jnd/**)