JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, Rabu (25/08/2021) pagi, di Istana Negara, Jakarta.
Mengawali sambutan, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya karena di tengah ketidakpastian saat ini perekonomian Indonesia semakin baik dengan tingkat inflasi terkendali.
“Kita wajib bersyukur, meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian perekonomian negara kita semakin membaik. Tetapi tetap kita harus menjaga kewaspadaan,” ujarnya.
Pada kuartal II-2021 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07 persen (year-on-year/YoY) dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY).
Presiden menyampaikan, angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu sebesar tiga persen. “Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” ujar Presiden mengingatkan.
Oleh karena itu, Kepala Negara juga menekankan kepada jajaran terkait untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengatur keseimbangan antara upaya penganganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di kuartal III-2021 ini.
“Tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran COVID-19 harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga Juli 2021 inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah di Tanah Air. Sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan, kami perkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu tiga persen plus minus satu persen.
Perry mengingatkan, risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu diantisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia.
Dalam kesempatan itu, Gubernur BI menyampaikan apresiasi kepada semua pihak baik di pusat maupun daerah yang telah bersinergi erat dalam mewujudkan stabilitas harga sehingga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia dan menjaga kesejahteraan rakyat.
“Terjaganya stabilitas harga ini, khususnya harga pangan, perlu kita jadikan momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Turut mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.
Acara ini juga diikuti secara virtual antara lain oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna, serta para kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia.
Peraih TPID Award 2020 Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 yang mengusung tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan” juga diumumkan daftar peraih TPID Award 2020.
Berikut daftar peraih TPID Award tersebut:
TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2020:
Wilayah Sumatra pemenangnya adalah Kabupaten Tanah Datar;
Wilayah Jawa-Bali pemenangnya adalah Kabupaten Blitar; Wilayah Kalimantan pemenangnya adalah Kabupaten Kutai Barat;
Wilayah Sulawesi pemenangnya adalah Kabupaten Bone Bolango; dan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pemenangnya adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
TPID Kabupaten/Kota Terbaik 2020:
Wilayah Sumatra pemenangnya adalah Kota Pekanbaru;
Wilayah Jawa-Bali pemenangnya adalah Kabupaten Banyuwangi;
Wilayah Kalimantan pemenangnya adalah Kota Samarinda;
Wilayah Sulawesi pemenangnya adalah Kota Gorontalo; dan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pemenangnya adalah Kota Jayapura;
TPID Provinsi Terbaik 2020:
Wilayah Sumatra pemenangnya adalah Provinsi Sumatra Utara;
Wilayah Jawa-Bali pemenangnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Wilayah Kalimantan pemenangnya adalah Provinsi Kalimantan Barat;
Wilayah Sulawesi pemenangnya adalah Provinsi Gorontalo; dan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pemenangnya adalah Provinsi Papua.(skb)
