JELAJAHNEWS.ID, JABAR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Jumat (23/04/2021), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada PM Pham Minh Chinh sejak dilantik sebagai PM Vietnam pada 5 April 2021 lalu. PM Pham Minh Chinh dilantik menggantikan PM Nguyen Xuan Phuc yang diangkat sebagai Presiden Vietnam untuk periode 2021-2026.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin hubungan bilateral yang saling menguntungkan untuk kepentingan rakyat kedua negara.
“Presiden menyampaikan bahwa Vietnam adalah sahabat Indonesia dan Vietnam adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Presiden juga menyampaikan harapan Indonesia dan Vietnam dapat terus bekerjasama agar kedua negara dapat keluar dari pandemi dan terus menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan,” ujarnya Retno LP Marsudi
Lebih lanjut Menlu menyampaikan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi fokus pada sejumlah isu.
Pertama, Presiden menekankan mengenai pentingnya penguatan kerja sama di bidang kesehatan. Kerja sama ini sangat penting, ditambah dengan adanya pandemi yang belum kunjung berakhir.
“Presiden mendorong kedua negara untuk terus menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan untuk jangka panjang menciptakan ketahanan kesehatan di Asia Tenggara,” ujar Menlu.
Kedua, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. “Presiden mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan baik di bidang perdagangan maupun investasi,” ungkap Menlu.
Ditambahkan Menlu, Vietnam adalah mitra perdagangan terbesar keempat Indonesia di ASEAN di mana nilai perdagangan kedua negara naik hampir 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir.
“Indonesia berada pada urutan ke 28 FDI [Foreign Direct Investment] Vietnam dan urutan kelima di antara FDI ASEAN. Investasi Indonesia di Vietnam antara lain berupa di bidang pertambangan, packaging, batu bara, semen, properti, peternakan, otomotif, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ketiga, Kepala Negara menekankan pentingnya percepatan perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah berlangsung 11 tahun. Presiden menyarankan agar tim teknis kedua negara dapat segera berunding kembali dan menyelesaikan negosiasi.
“Ditekankan oleh Presiden bahwa penyelesaian perundingan sangat penting, karena memberikan kejelasan mengenai wilayah ZEE masing-masing dan mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan. Serta [Presiden] menekankan pentingnya bahwa klaim mengenai batas ZEE antarnegara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982,” pungkas Menlu.(skb)
