JELAJAHNEWS.ID – Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni 2024. Hal tersebut diputuskan oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/11/2023).
“Tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024 di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya usai menghadiri ratas.
Bantuan pangan berupa beras tersebut diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
Selain bantuan beras pemerintah juga menyalurkan bantuan stunting untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting (KRS). Data KRS ini berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuarternya, jadi totalnya sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan,” ujar Airlangga.
Terkait realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2023, Airlangga mengatakan pada bulan September telah tersalur sebesar 94,95 persen dan Oktober 94,89 persen. Sedangkan pada bulan November hingga tanggal 5 realisasi penyaluran mencapai 18,45 persen.
“Penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen, dan di bulan Oktober 94,89 persen, November di 18,45 [persen], dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan [ton], demikian pula di bulan Oktober,” ujarnya.
Terkait ketersediaan stok beras nasional, Airlangga mengatakan hingga 2 November 2023 stok beras di Bulog mencapai 1,44 juta ton. Airlangga juga mengatakan bahwa Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari penyaluran tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp2,8 triliun.
“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” tutur Airlangga.
Sedangkan terkait insentif yang akan diberikan, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung bea masuk beras dengan tarif spesifik sebesar Rp450 per kilogram. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) tersebut nantinya akan diberikan oleh Kementerian Keuangan.
“Nanti Badan Pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa stok beras pemerintah yang ada saat ini masih dalam kondisi aman. Menurutnya, beras impor untuk stok beras pemerintah akan terus masuk hingga bulan Januari mendatang.
“Sehingga stok beras kita akan mencapai jumlahnya hampir 2 juta ton. Jadi aman soal stok,” ungkap Zulkifli.(**)
